Miliki Tugas Berat Pecalang Diusulkan Mendapat Gaji Via Ranperda Desa Adat

satu hal yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut yaitu mengenai keberadaan pecalang di Bali.

Miliki Tugas Berat Pecalang Diusulkan Mendapat Gaji Via Ranperda Desa Adat
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Aliansi Bali Dwipa Jaya menyambangi kantor DPRD Bali, Jum'at (22/3/2019) pagi guna membahas Raperda tentang Desa Adat. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Bali Dwipa Jaya menyambangi kantor DPRD Bali, Jum'at (22/3/2019) pagi guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa Adat.

Mereka diterima oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Desa Adat, Nyoman Parta di Ruang Baleg Lantai II Gedung DPRD Bali.

Koordinator Aliansi Bali Dwipa Jaya I Ketut Bagus Arjana Wira Putra saat ditemui usai melakukan pertemuan mengatakan bahwa salah satu hal yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut yaitu mengenai keberadaan pecalang di Bali.

Putra mengatakan bahwa pecalang dalam menjalankan tugasnya diharapkan mendapatkan sebuah imbalan berupa gaji.

"Kenapa mereka harus digaji? Karena mereka bekerja sampai malam. Apalagi sampai saat ini pecalang ini dari pagi sampai malam menjaga desa pakraman tapi mereka bisa meninggalkan pekerjaannya. Itu yang kita kasihan. Karena mereka menjaga keamanan Bali," terangnya kepada awak media.

Selain itu, ia menyambut rencana mengenai pemberian pemahaman kepada seluruh pecalang di Bali mengenai kemananan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) atas kerjasama pihak kepolisian dengan Pemerintah Provinsi Bali yang akan dilakukan pada Senin (25/3/2019) mendatang.

Kegiatan yang akan dilaksanakan di Wantilan Gedung DPRD Bali itu, kata Putra langkah progresif yang dilakukan dalam pembahasan Ranperda desa adat.

Pembekalan pecalang penting karena sampai saat ini pecalang berlum mengetahui secara keseluruhan mengenai standar operasional prosedur (SOP) tugas yang dilakukan.

"Kenapa begitu karena sampai saat ini pecalang belum mengetahui SOPnya, teknisnya harus bagaimana dia di lapangan, pengamanannya bagaimana, apa yang harus mereka amankan dan jam berapa mereka harus melakukan pengamanan," jelas Putra.

Sementara itu, Sekretaris dari Aliansi tersebut, I Putu Eka Mahardika menambahkan bahwa pada prinsipnya ia ingin memperjuangkan agar sumber daya manusia (SDM) pecalang itu bisa ditingkatkan kembali.

Dengan meningkat SDM dari pecalang sehingga nantinya akan menjaga profesionalitas dalam diri pecalang itu sendiri.

"Mungkin tuntutan jaman dahulu dan jaman sekarang kan berbeda. Harapan kita melalui proses Raperda Desa Adat ini peningkatan kualitas dari pecalang. Itu yang kita harapkan," tuturnya saat mendampingi koordinator aliansi memberikan keterangan kepada awak media.

Baginya, peningkatan profesionalisme dari pecalang ini penting karena sebagai ujung tombak pengamanan desa adat itu sendiri. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved