Bukan Gaji, Parta Akan Usulkan Biaya Operasional untuk Pecalang pada Forum Pembahasan RAPBD

Parta memberikan catatan bahwa karena pecalang ini semangatnya ada dalam bentuk ngayah sehingga bukan gaji melainkan biaya operasional

Bukan Gaji, Parta Akan Usulkan Biaya Operasional untuk Pecalang pada Forum Pembahasan RAPBD
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Pertemuan antara Pansus Raperda Desa Adat DPRD Bali dengan perwakilan pecalang se-Bali di Wantilan Gedung DPRD Bali, Senin (25/3/2019) pagi. 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Desa Adat DPRD Bali mengumpulkan perwakilan pecalang se-Bali di Wantilan Gedung DPRD Bali, Senin (25/3/2019) pagi.

Dikumpulkannya pecalang ini sebagai upaya untuk mensosialisasikan Raperda Desa Adat yang kini tengah disusun karena di dalamnya berisi peraturan mengenai pecalang itu sendiri, sebagai salah satu organisasi di bawah desa adat.

Selain itu, para pecalang juga diberikan pemahaman mengenai kemanan dan ketertiban masyarakat oleh pihak kepolisian dan pertolongan pertama pada kecelakaan dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (Unud).

Dalam forum yang diikuti sekitar 300 orang perwakilan pecalang itu, mereka juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya.

Baca: Desa Adat Sulit Rekrut Pecalang karena Dapat Tugas Berat, Pemberian Gaji Dinilai Menjadi Solusi

Baca: Dinilai Memiliki Tugas Berat, Pecalang Se-Bali Diusulkan Dapat Gaji dari Pemerintah

Salah satu aspirasi yang muncul yakni agar pemerintah memberikan semacam gaji, honor atau biaya operasional kepada pecalang di seluruh Bali.

Terkait hal ini, Ketua Pansus Raperda Desa Adat Nyoman Parta mengaku paham dengan kondisi pecalang yang memiliki tugas yang begitu berat.

Di samping memiliki tugas di desa adat atau di desa pakraman, pecalang juga sering dilibatkan dalam tugas-tugas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bahkan tugas-tugas kebencanaan.

Dengan adanya tugas yang begitu berat tersebut, kata Parta, ada usulan agar mereka memperoleh imbalan.

Namun Parta memberikan catatan bahwa karena pecalang ini semangatnya ada dalam bentuk ngayah sehingga bukan gaji yang nantinya akan diberikan, melainkan biaya operasional.

Baca: Mengundang Para Ahli, PLN Adakan Cirge International Confrence Selama 5 Hari

Baca: Karena Perutnya Membesar, Ular Piton Yang Dikira Makan Manusia Ini Dibelah, Ternyata Ini Isinya

“Jadi biaya operasional itu karena kegiatannya,” kata Parta saat ditemui awak media usai acara berlangsung.

Mengenai biaya operasional tersebut, Parta mengaku terlebih dahulu akan berupaya mengusulkannya nanti dalam forum pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dijelaskan mungkin saja biaya operasional buat pecalang ini bisa dimasukkan dalam dana bantuan keuangan khusus (BKK) dan yang mendapatkan nantinya bukanlah perseorangan, melainkan setiap kelompok pecalang yang ada.

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved