Desa Adat Sulit Rekrut Pecalang karena Dapat Tugas Berat, Pemberian Gaji Dinilai Menjadi Solusi

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Desa Adat DPRD Bali mengumpulkan perwakilan pecalang se-Bali di Wantilan Gedung DPRD Bali

Desa Adat Sulit Rekrut Pecalang karena Dapat Tugas Berat, Pemberian Gaji Dinilai Menjadi Solusi
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Pertemuan Pansus Raperda Desa Adat dengan perwakilan pecalang se-Bali di Wantilan Gedung DPRD Bali, Senin (25/3/2019) pagi. 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Desa Adat DPRD Bali mengumpulkan perwakilan pecalang se-Bali di Wantilan Gedung DPRD Bali, Senin (25/3/2019) pagi.

Dikumpulkannya pecalang ini sebagai upaya untuk menyosialisasikan Raperda Desa Adat yang kini tengah disusun karena di dalamnya berisi peraturan mengenai pecalang.

Selain itu, para pecalang juga diberikan pemahaman mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat oleh pihak kepolisian dan pertolongan pertama pada kecelakaan dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (Unud).

Dalam pertemuan tersebut, beberapa organisasi pecalang mengaku kesulitan dalam merekrut anggota karena pecalang memiliki tugas yang cukup berat.

Baca: Dinilai Memiliki Tugas Berat, Pecalang Se-Bali Diusulkan Dapat Gaji dari Pemerintah

Baca: Pecalang Se-Bali Bakal Diberi Pengetahuan Kamtibmas untuk Bantu Cegah Kriminalitas di Desa Adat

Direktur Eksekutif Paiketan Krama Bali, I Nyoman Mertha yang hadir pada saat acara tersebut menilai, tugas pecalang memang cukup berat sehingga banyak orang yang enggan menjadi pecalang.

Terlebih baginya, pecalang yang saat ini sifatnya hanya ngayah total harus diubah.

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pecalang mendapatkan gaji, honor atau biaya operasional sehingga ia bisa fokus dalam melaksanakan tugasnya.

“Bagaimana orang mau jadi pecalang kalau semuanya hanya ngayah total. Sementara dia harus bekerja menghidupi keluarganya,” kata Merta saat ditemui Tribun Bali usai acara berlangsung.

Dengan adanya semacam gaji, honor atau biaya operasional bagi pecalang nantinya diharapkan bisa fokus dalam melakukan tugasnya.

Baca: Pecalang Diimbau Tak Bertindak Arogan dan Harus Mengedepankan Nilai Luhur Adat Bali

Baca: Ada 44.790 Pecalang di Bali, Made Mudra: Dalam Hajatan Politik, Pecalang Harus Netral

“Kalau sudah begitu tidak mungkin dia tidak mau. Sudah setengah ngayah istilahnya. Ngayah dapet, dia juga biaya operasional dapat. Kan bagus itu,” terangnya.

Bagi Mertha, dengan memberikan pecalang gaji, honor atau biaya operasional ini merupakan jalan tengah yang bisa diambil sehingga minat orang menjadi pecalang menjadi meningkat.

Selain itu ia berharap nantinya tidak ada pecalang yang tidak sejahtera atau miskin.

Gimana dia mau jadi pecalang, kalau dia sama sekali tidak mendapat biaya operasional,” tambahnya. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved