Pemkot Denpasar Sudah Menggaji Pecalang Sejak 2018, Digaji Rp 1 Juta, Dibayar Tiga Bulan Sekali  

Kebijakan menggaji, honor atau biaya operasional ini ternyata sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar mulai tahun 2018 yang dipegang

Pemkot Denpasar Sudah Menggaji Pecalang Sejak 2018, Digaji Rp 1 Juta, Dibayar Tiga Bulan Sekali   
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Pertemuan antara Pansus Raperda Desa Adat DPRD Bali dengan perwakilan pecalang se-Bali di Wantilan Gedung DPRD Bali, Senin (25/3/2019) pagi. 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Desa Adat DPRD Bali mengumpulkan perwakilan pecalang se-Bali di Wantilan Gedung DPRD Bali, Senin (25/3/2019) pagi.

Dikumpulkannya pecalang ini sebagai upaya untuk mensosialisasikan Raperda Desa Adat yang kini tengah disusun karena di dalamnya berisi peraturan mengenai pecalang itu sendiri sebagai salah satu organisasi di bawah desa adat.

Selain itu, para pecalang juga diberikan pemahaman mengenai kemanan dan ketertiban masyarakat oleh pihak kepolisian dan pertolongan pertama pada kecelakaan dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (Unud).

Dalam forum yang diikuti sekitar 300 orang perwakilan pecalang itu, mereka juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya.

Salah satu aspirasi yang muncul yakni agar pemerintah memberikan semacam gaji, honor atau biaya operasional kepada pecalang di seluruh Bali.

Baca: Detik-detik Evakuasi Dari Kapal The Viking Sky : Seluruh Bagian Kapal Bergoyang Keras

Baca: Bukan Gaji, Parta Akan Usulkan Biaya Operasional untuk Pecalang pada Forum Pembahasan RAPBD

Kebijakan menggaji, honor atau biaya operasional ini ternyata sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar mulai tahun 2018 yang dipegang oleh Dinas Kebudayaan.

Sekretaris Forum Pecalang Kota Denpasar I Gusti Made Satriawan mengatakan, pihaknya sudah mendapat perhatian dari Walikota Denpasar dan per bulannya diberikan biaya operasional sebesar Rp 1 Juta namun dibayarkan setiap tiga bulan sekali.

Diberikannya biaya operasional bagi pecalang Kota Denpasar karena dinilai memiliki tugas yang lumayan berat seperti memiliki kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Dinas Kebudayaan.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved