Krama Desa Selat Gelar Sumpah di Pura Dalem, Gerah Laporan Dugaan Korupsi Lahan Kantor Desa

Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Kantor Desa Selat, Klungkung, terus bergulir dan membuat krama (warga) desa setempat gerah

Istimewa
PERIKSA - Tim penyidik Polda Bali melakukan pemeriksaan terhadap seorang warga Desa Selat di Aula Polsek Klungkung, Senin (25/3/2019). Pemeriksaan terkait dugaan korupsi pengadaan lahan kantor desa. 

Ritual itu digelar atas keputusan paruman adat, pasca polemik adanya oknum warga setempat yang mengirim surat kaleng ke Kejati dan Polda Bali.

Isi surat kaleng itu, membeberkan dugaan korupsi pengadaan lahan Kantor Desa Selat.

Sementara Polda Bali pun terus mendalami dugaan korupsi pengadaan tanah gedung Kantor Desa Selat.

Baca: Instansi & Stakeholder Komitmen Pelestarian Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi di Wilayah Bali

Baca: Pelatihan Manajemen Ritel Bantu Warung Kecil Melek Teknologi dan Bantu Permodalan

Senin (25/3/2019), Subdit Reskrimsus Polda Bali memeriksa 7 orang warga Desa Selat di aula Polsek Klungkung terkait kasus tersebut.

Mereka diperiksa atas kapasitasnya sebagai saksi, dalam pengadaan lahan kantor Desa tersebut.

"Memang ada 7 saksi yang kemarin (25/3/2019), kami mintai keterangan. Kasus ini terus akan kami dalami," ungkap Kanit I Reskrimsus Polda Bali, Kompol I Gede Arianta.

Terkait dugaan kasus tersebut, Polda Bali juga telah memeriksa mantan anggota DPRD Klungkung I Putu Tika Winawan sebagai pemilik lahan terdahulu.

Termasuk memeriksa mantan Perbekel Selat, I Wayan Sudiana, Sekretaris Desa Selat Ketut Ariawan, serta warga selaku penafsir harga, I Nyoman Suarsana.

Baca: Opa FC Juara Garuda Dalung Cup, Kalahkan Persemaba 5-3 Lewat Adu Penalti

Baca: Uji Coba Hari Pertama e-Parkir di Pasar Badung, Server Eror Hingga Terapkan Parkir Manual Kembali

Polda Bali pun telah menyita berbagai dokumen terkait pengadaan lahan tersebut.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, dugaan pelanggaran hukum pengadaan lahan pembangunan Kantor Desa Selat bermula saat pihak Kejati Bali menerima "surat kaleng" yang mengatasnamakan oknum warga di Desa Selat.

Dalam surat tersebut tercantum berbagai tudingan pelanggaran proses pengadaan lahan dan proses pembangunan Kantor Desa Selat.

Mulai dari menuduh adanya mark up harga jual lahan, hingga panitia fiktif.

Bahkan, dalam surat itu disebut pihak aparatur desa sempat membagi-bagikan uang tutup mulut.

Baca: Persiapan Sudah 25 Persen, Karangasem Target 20 Medali Emas Porprov Bali 2019

Baca: 15 Atlet Bali Ikut Kejuaraan Rimbawan Indonesia Karate-Do Championship 2019

Halaman
123
Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved