Raperda Provinsi Bali Soal Desa Adat, Dorong Bangun Pasraman di Tiap Desa Adat

Pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Desa Adat Provinsi Bali terus berjalan.

Raperda Provinsi Bali Soal Desa Adat, Dorong Bangun Pasraman di Tiap Desa Adat
Tribun Bali/M. Ulul Azmi
Ketua Pansus Ranperda Desa Adat Bali, Nyoman Parta saat melakukan sosialisasi dengan mengundang jajaran Pemkot Denpasar, bendesa adat dan forum pecalang Kota Denpasar di Graha Sewaka Dharma, Lumintang, Sabtu (30/3/2019) 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Desa Adat Provinsi Bali terus berjalan.

Terbaru, ranperda tentang penguatan peran desa adat ini juga menyentuh ranah pendidikan terkait agama Hindu, khususnya pasraman. 

Peraturan soal pasraman ini sebagaimana diatur pada Bab IX bagian ketujuh Pasal 52 Ranperda, dengan total 7 butir ayat. Pasal tersebut mengatur berbagai hal mulai mempertegas keberadaan lembaga pasraman baik formal maupun non formal, penyelenggaraan pendidikannya bahkan hingga sumber pembiayaannya. 

Untuk diketahui, pasraman adalah lembaga pendidikan alternatif dalam mempelajari agama Hindu, pengembangan jati diri, integritas moral dan kualitas krama desa adat.

Bentuk pendidikan di pasraman nanti dibagi sesuai jenjang pendidikan sebagaimana umumnya, mulai setara tingkat PAUD hingga perguruan tinggi.

Perbedaannya, di sekolah formal agama Hindu diajarkan hanya sebatas sebagai ilmu pengetahuan; sedangkan di pasraman nanti pengajaran agama Hindu lebih dari itu. Bahkan meliputi tataran disiplin secara spiritual.

Demikian yang mengemuka pada sosialisasi dan pembahasan Ranperda Provinsi Bali tentang Desa Adat bersama jajaran pejabat Pemkot Denpasar, Bendesa se-Kota Denpasar, Ketua LPD se-Denpasar serta Forum Pecalang se-Kota Denpasar di Gedung Graha Sewaka Dharma Lumintang, Denpasar, Sabtu (30/3).

Ketua Pansus Ranperda Desa Adat dari DPRD Bali, Nyoman Parta menuturkan, penguatan desa adat dan ajaran Hindu melalui pasraman dirasa sangat mendesak. Hal ini mengingat semakin tergerusnya pemahaman keagamaan dan karakter generasi muda Hindu di tengah derasnya arus globalisasi saat ini.

Lembaga pendidikan pasraman, kata Parta, menjadi solusi jitu untuk mengantisipasi masalah tersebut. Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran Hindu juga sastra Bali perlu terus dilakukan demi kehidupan generasi masa depan yang lebih baik.

''Adanya perda ini diharpan bisa menjadi payung hukum bagi desa adat yang memiliki kapasitas untuk membangun lembaga pasraman,'' ungkapnya.

Halaman
123
Penulis: eurazmy
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved