Desa Adat Diberi Kewenangan Tarik Pungutan

DPRD Provinsi Bali menggelar rapat harmonisasi terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Bali tentang Desa Adat.

Desa Adat Diberi Kewenangan Tarik Pungutan
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - DPRD Provinsi Bali menggelar rapat harmonisasi terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Bali tentang Desa Adat.

Dalam rapat harmonisasi yang melibatkan pihak eksekutif dan tim ahli itu membicarakan sejumlah pasal krusial untuk dilakukan revisi dalam rangka penyempurnaan ranperda.

Ketua Pansus DPRD Bali untuk Ranperda Desa Adat, Nyoman Parta mengatakan, beberapa hal yang masih perlu dilakukan penyempurnaan antara lain mengenai pungutan yang dilakukan di desa adat, masalah penamaan LPD, peran bendesa adat, pendapatan desa adat, kedudukan desa adat dan sebagainya.

Baca: Meski Tak Ada Unsur Pidana dalam OTT Tirta Empul, Desa Wajib Kembalikan Uang Karcis Rp 11 Miliar

Parta menerangkan desa adat berhak melakukan dudukan (pungutan) kepada krama tamiu dan tamiu (pendatang Hindu atau non Hindu) untuk ikut merawat dan memelihara desa adat, khususnya yang berkaitan dengan pawongan dan palemahan.

“Persoalan dudukan (pungutan) terhadap krama tamiu dan tamiu boleh, tetapi sepanjang kaitannya dengan urusan pawongan dan palemahan,” kata Parta saat ditemui usai rapat di Kantor DPRD Bali di Denpasar, Senin (1/4).

Pungutan diizinkan asalkan desa adat memiliki pararem khusus yang mengatur hal tersebut.

“Dasarnya harus jelas, sehingga harus dibuatkan pararem. Pararem dibuat agar desa adat menjadi tertib, maka pararem itu harus masuk akal dan tidak berlebihan isinya,” ujar Parta, yang juga Ketua Komisi IV DPRD Bali ini.

Baca: Tak Terima Pecalang dan Warga Jadi Tersangka, Krama Demayu Batuh Datangi Mapolsek Ubud

Ranperda juga berisi aturan terkait penyusunan pararem, yang terlebih dahulu harus mendapat verifikasi dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) khusus yang menangani desa adat. OPD baru itu merupakan OPD tambahan yang akan dibentuk oleh Pemprov Bali.

“Kita akan buat OPD khusus yang akan membidangi kelembagaan desa adat, hukum adat dan ekonomi adatnya. Itu yang nanti akan mengurusi desa adat,” imbuh Parta.

Pendapatan desa adat yang berasal dari dudukan krama akan dimasukkan ke dalam APBD desa adat.

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved