Soal Surat Reklamasi Teluk Benoa Yang Dikirim Ke Jokowi, Koster : Nanti Setelah 17 April Saya Buka

Surat itu menurutnya akan ia buka setelah Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berlangsung pada 17 April 2019 mendatang.

Soal Surat Reklamasi Teluk Benoa Yang Dikirim Ke Jokowi, Koster : Nanti Setelah 17 April Saya Buka
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali
Gubernur Bali, Wayan Koster bertandang ke Kabupaten Jembrana pada Minggu (10/3/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali, I Wayan Koster menyatakan akan membuka salinan surat soal reklamasi Teluk Benoa yang ia kirimkan ke Presiden Jokowi.

Surat itu menurutnya akan ia buka setelah Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berlangsung pada 17 April 2019 mendatang.

“Nanti setelah 17 April saya buka. Walhi meminta dibuka saya belum setuju tapi setelah Pemilu serentak 17 April saya buka,” kata dia.

Hal itu Gubernur Koster sampaikan pada saat ditemui oleh awak media usai melaksanakan rapat paripurna mengenai Raperda Desa Adat di Gedung DPRD Bali, Selasa (2/4/2019).

Mengenai disengketakannya surat tersebut ke Komisi Informasi Provinsi Bali, Gubernur Koster mengaku tak ada masalah.

“Ya gak apa-apa. Nanti kan beproses dengan sendirnya,” kata eks anggota Komisi X DPR RI ini.

Saat ini surat yang ia kirimkan itu belum mendapatkan respon dari Presiden Jokowi.

Koster menilai wajar surat itu belum direspon karena perlu adanya koordinasi dengan berbagai kementerian. (*) 

Ia pun tetap mengaku akan memperjuangkan kawasan Teluk Benoa untuk kembali menjadi kawasan konservasi.

“Kita saklek itu harus dijadikan sebagai kawasan konservasi. Prinsip itu tidak bisa bergeser,” tuturnya.

Seperti diketahui, Gubernur Koster sempat bertandang langsung ke Jakarta untuk menyampaikan surat ke Presiden Jokowi.

Surat itu terkait dengan sikap Gubernur Koster yang menolak reklamasi teluk Benoa, terutama semenjak diterbitkannya izin lokasi reklamasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Gubernur Koster membawa surat tersebut pada Jumat (28/12/2018) dan diterima oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Dalam surat bernomor 523/1863/Sekret dengan perihal Usulan Perubahan peraturan presiden No. 51 tahun 2014 itu isinya berupa permohonan kepada Presiden Jokowi untuk mengubah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, khususnya yang berkaitan dengan Kawasan Perairan Teluk Benoa.

Perubahan itu di luar peruntukan fasilitas umum seperti pelabuhan, bandar udara dan jaringan jalan agar ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Maritim untuk perlindungan adat dan budaya maritim masyarakat Bali yang berdasarkan Tri Hita Karana. 

Selain itu, Gubernur Koster juga meminta kepada Presiden untuk memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya untuk tidak menerbitkan izin lingkungan (Amdal) bagi setiap orang yang mengajukan permohonan ijin pelaksanaan reklamasi di Perairan Teluk Benoa di luar peruntukan fasilitas umum yang dibangun pemerintah karena tidak selaras dengan adat dan budaya masyarakat Bali.

WALHI Bali pun meminta kepada Gubernur Koster untuk membuka salinan surat tersebut untuk dibuka kepada publik sehingga dapat diketahui secara pasti isi surat tersebut.

Permintaan tersebut WALHI Bali ajukan melalui surat permohonan informasi publik dengan nomor 16/ED/WALHI-BALI/XII/2018 yang langsung diserahkan ke Kantor Gubernur Bali dan diterima oleh Ketut Suarta selaku Staf di Kantor Gubernur Bali, Senin (31/12/2018).

Permohonan ini pun direspon oleh Gubernur Koster melalui surat nomor 027/411/Sekret tertanggal 14 Januari 2019 dan diterima oleh WALHI Bali keesokan harinya.

Namun dalam isi surat balasan itu, Gubernur Koster enggan untuk membuka salinan surat yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi.

Di dalam suratnya itu, Gubernur Koster menyampaikan empat alasan, namun WALHI tidak menerima alasan-alasan yang disampaikan itu dan akhirnya mengajukan keberatan.

Surat keberatan WALHI Bali dengan nomot 02/ED/WAHLI-BALI/I/2019 tertanggal 30 Januari 2019.

Surat tersebut dikirimkan langsung ke Kantor Gubernur Bali pada Kamis, (31/1/2019) dan diterima oleh Suartini selaku staff kontrak.

Surat keberatan yang dikirimkan oleh WALHI Bali itu juga mendapatkan balasan dari Gubernur Koster namun tetap kukuh untuk tidak membuka salinan surat tersebut.

Oleh karena itu, WALHI Bali menggugat Gubernur Koster mengenai sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Bali. 

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved