2,5 Tahun Bali “Remnya Blong”, Raperda Desa Adat Diketok Palu Usai Dibahas 4 Bulan      

Raperda tentang desa adat telah melalui proses pembahasan maraton selama empat bulan hingga dapat diselesaikan dan diketok palu oleh DPRD Bali

2,5 Tahun Bali “Remnya Blong”, Raperda Desa Adat Diketok Palu Usai Dibahas 4 Bulan      
Tribun Bali/Wemasatya
Suasana rapat paripurna laporan Dewan terhadap Raperda tentang desa adat di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Selasa (2/4/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Raperda tentang desa adat telah melalui proses pembahasan maraton selama empat bulan hingga dapat diselesaikan dan diketok palu oleh DPRD Bali bersama pihak eksekutif dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Selasa (2/4).

Selanjutnya, Raperda desa adat akan diajukan ke Mendagri untuk diverifikasi sehingga bisa disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian keberadaan desa adat di Bali memiliki payung hukum yang pasti.

Ketua Pansus DPRD Bali tentang Raperda Desa Adat, Nyoman Parta mengatakan Raperda desa adat yang baru terdiri dari dari 19 Bab dan 102 pasal.

Sebelumnya, pansus membuka ruang diskusi yang sangat lebar dengan mengundang maupun menerima masukan dari berbagai kalangan.

Dari sembilan kabupaten/kota, enam di antaranya bisa disasar, yakni Kabupaten Tabanan, Jembrana, Bangli, Gianyar, Badung dan Kota Denpasar.

Begitu juga banyak komunitas-komunitas yang datang ke gedung dewan untuk memberi masukan.

Antara lain pendamping desa, Paiketan Krama Bali, Aliansi Bali Dwipa Jaya, tim ahli pendamping desa, pecalang se-Bali, penyuluh Agama Hindu, akademisi, dan sebagainya.

Parta menjelaskan latar belakang penyusunan Raperda karena keberadaan desa adat sangat penting dan menjadi benteng dalam pengaturan kehidupan masyarakat Bali. Baik dari sisi sosial, ekonomi maupun keamanan.

Ia menyebut ada persoalan serius ketika KTP nasional mulai diberlakukan sehingga kepala desa nyaris tidak memiliki kontrol terhadap penduduk yang ada di desanya masing-masing.

Mengapa? Karena menurutnya orang yang memiliki KTP nasional berhak tinggal di mana saja di wilayah NKRI.

Kemudian setelah itu, dibuatkanlah alat kontrol yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk mendata penduduk pendatang yaitu berupa Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem).

Namun belakangan Kipem akhirnya dicabut dan tidak berlaku lagi.

Selanjutnya, pada 2,5 tahun belakangan mulai masuk tim Saber Pungli menambah kroditnya persoalan karena desa juga tidak berani melakukan pendataan penduduk di desanya sendiri.

Maka ia menyebut istilah Bali ‘remnya blong’ karena tidak bisa melakukan kontrol berupa pendataan terhadap penduduk yang bermukim di Bali.

“Bali selama 2,5 tahun ini ‘remnya blong’. Ketika kami menghimpun aspirasi terutama di daerah pariwisata, seperti Badung, dampak sosial dari penduduk yang tidak terkendali dan tidak terdata ini sangat luar biasa,” kata Parta dalam Rapat Paripurna, kemarin.

Dikatakannya, ada orang yang tinggal di desa-desa di Bali namun tidak bisa diajak ngomong apalagi dikenakan sesuatu.

“Oleh karena itu pilihannya adalah desa adat yang harus tampil. Maka dalam Raperda diatur tentang krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu,” terang Ketua Komisi IV DPRD Bali ini.

Tugas Tambahan Bendesa

Selanjutnya, bendesa adat diberikan tugas tambahan yaitu mendata krama tamiu dan tamiu yang berada di wewidangan desa adat dengan menggunakan perangkat-perangkat yang dimiliki.

Tujuan melakukan pendataan agar desa menjadi tertib penduduk (baik krama tamiu maupun tamiu).

Selain itu, karena desa adat sebagai subjek hukum, maka desa adat juga berhak mengatur dirinya sendiri.

Parta menyampaikan desa adat membutuhkan biaya untuk merawat budaya, tradisi, dan adat istiadat Bali.

Beban biaya inilah yang sepantasnya ditanggung bersama tanpa membedakan antara pendatang atau bukan, karena biaya itu memang harus bersumber secara kolektif untuk menjaga desa adat.

“Dalam kondisi itulah desa adat dapat mengenakan biaya terhadap setiap orang yang tinggal di wilayahnya masing-masing. Teknisnya akan diatur dalam pararem desa adat,” imbuhnya.

Raperda desa adat diharapkan dapat memberi pengakuan, penguatan, pemberdayaan, dan kemandirian desa adat yang dituangkan dalam pasal-pasal strategis, responsif, progresif, dan antisipatif.

“Karena desa adat menjadi ‘rahim’ yang melahirkan keseluruhan budaya, tradisi, dan adat istiadat Bali yang adiluhung. Oleh karena itu desa adat menjadi tempat yang strategis sehingga perlu diatur dalam Perda,” tuturnya.

Selanjutnya, maksud dari Perda bersifat responsif adalah agar Perda mampu memberi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, karena terlalu banyak masalah di desa adat yang tidak bisa diselesaikan akibat kewenangan yang tumpang tindih.

Perda bersifat progresif. Maksudnya Perda melewati batas-batas, dan akan mengatur hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari dalam menghadapi tantangan zaman yang akan masuk ke Bali.

Dan Perda bersifat antisipatif, artinya Bali memperoleh berbagai tekanan baik itu internal maupun eksternal.

Oleh karena itu Perda bersifat antisipatif terhadap hal-hal yang mungkin akan terjadi sehingga bisa diatur lebih awal agar desa adat menjadi tetap kuat nantinya.

Berdayakan Pecalang

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan apresiasinya terkait rampungnya penyusunan Raperda yang sudah berproses selama empat bulan tersebut.

“Di dalam pembahasannya saya mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan yang memasukkan ketentuan-ketentuan baru yang sangat baik,” kata Koster.

Salah satu yang dilakukan pengaturan adalah terkait keberadaan pecalang yang dimiliki desa adat.

Ke depan Koster ingin betul-betul memberdayakan pecalang agar memiliki peranan, tidak saja keamanan secara tradisional dalam mendukung upacara keagamaan tapi juga melaksanakan pengamanan wilayah bersinergi dengan aparat Polri /TNI.

Maka dari itu, kata dia, ke depan akan dilakukan pendidikan dan pelatihan kepada pecalang yang dilaksanakan TNI/Polri untuk memberikan pengetahuan mengenai bagaimana cara menjaga wilayah atau wewidangan desa adat masing-masing.

“Di desa sekarang ada Babinsa dan Babinkamtibmas. Sebenarnya lebih bisa diandalkan para pecalang ini, sehingga fungsi daripada TNI/Polri lebih pada mensupport lembaga keamanan tradisional yang ada,” tuturnya.

Selanjutnya, Koster menyampaikan perlu disiapkan dana pembinaan dan diberikan semacam honor untuk para pecalang.

Menurutnya, saat ini pecalang sudah dapat bersinergi dengan aparat keamanan negara utamanya pada event-event penting, seperti saat pelaksanaan IMF-World Bank Annual meeting tahun lalu.

Ia juga menyoroti pengaturan terkait pemilihan bendesa adat yang dilakukan secara musyawarah mufakat. Dikatakannya jangan lagi melakukan voting dalam pemilihan bendesa.

“One vote, one man, one value, bertengkar akhirnya karena sok demokratis padahal leluhur kita mengajarkan bermusyawarah mufakat,” ucapnya.

Penguatan desa adat juga diharapkan benar-benar serius dan nyata, tidak hanya sekadar wacana saja. Secara bertahap akan diwujudkan penguatan desa adat.

Contohnya, akan disiapkan kantor Majelis Desa Adat (MDA) tingkat provinsi supaya MDA benar-benar diberdayakan dan mampu melakukan pembinaan sesuai dengan yang tercantum dalam Perda Desa Adat. (wem)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved