Pemilu 2019

11.832 Pemilih Tambahan Masuk Bali, Jumlah Pemilih Tetap di Bali 3.130.288

Dalam rapat yang dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota se-Bali ini menetapkan jumlah pemilih di Bali sebanyak 3.130.288 pemilih

11.832 Pemilih Tambahan Masuk Bali, Jumlah Pemilih Tetap di Bali 3.130.288
Tribun Bali/Rizal Fanany
SURAT SUARA - Petugas mengepak surat suara DPD, DPRD Provinsi, DPR-RI sebelum dimasukkan ke kotak suara di Kantor KPU Denpasar, Rabu (3/4/2019). Pengepakan surat suara ini ditarget selesai H-3 pencoblosan. 

KPU Denpasar menargetkan menyelesaikannya minimal H-7 sebelum pencoblosan.

"Mudah-mudahan bisa H-7 sebelum pencoblosan," ucapnya.

Mengenai surat pemberitahuan memilih, KPU Denpasar belum membagikan ke para pemilih.

Pasalnya, pihaknya masih menunggu salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota.

Arsa menyatakan pihaknya baru akan membagikan surat tersebut paling cepat pada H-10 pencoblosan.

Apabila hingga H-3 belum ada masyarakat yang menerima surat tersebut, maka pihaknya meminta agar masyarakat pro-aktif menghubungi Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa/kelurahan dimana tercatat dalam DPT.

Dirinya juga menegaskan bahwa pada H-1 pencoblosan semua surat pemberitahuan pemilihan atau C6 yang tidak terdistribusi akan dikumpulkan di PPS.

"Pada H-1 semua surat pemberitahuan pemilihan atau C6 yang tidak terdistribusi akan dikumpulkan di PPS, jika ada yang belum menerima dapat diambil di PPS," terangnya.

Putusan MK

Sementara itu, mengenai Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) RI terkait gugatan uji materi terhadap sejumlah pasal di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Usai putusan itu dibacakan pada Kamis (28/3/2019), sudah ratusan orang masyarakat mendatangi Kantor KPU Bali untuk mengurus A5 atau surat pindah memilih.

Sontak, permintaan masyarakat untuk meminta formulir tersebut ditolak oleh KPU Bali.

Ketua KPU Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan, menegaskan pihaknya menolak permintaan pembuatan formulir A5 itu dikarenakan sudah lewat dari H-30 yang ditetapkan dan masyarakat tersebut bukan salah satu bagian dari yang dipersyaratkan oleh MK dalam putusannya.

“Ya karena itu sudah dari H-30. Yang diperpanjang sampai dengan 10 April sesuai dengan putusan MK untuk keadaan tertentu,” katanya.

Para perantau yang hanya memiliki E-KTP bisa mencoblos di kota perantauannya, asal lebih dulu mengurus pindah memilih sesuai UU Pemilu Nomor 7/2017 pasal 210 Ayat 1.

Batas maksimal pemilih berpindah TPS adalah 30 hari sebelum pemilihan berlangsung atau pada tanggal 17 Maret 2019.

Baca: Lahir Kamis Wage Bala Punya Tanda Akan Bahagia, Perjalanan Hidupnya?

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini 4 April 2019: Kesuksesan Menanti Aries, Cancer Harus Lebih Hati-hati

“Ya boleh, kan kemarin syaratnya pindah memilih sampai dengan H-30 untuk yang pindah domisili. Kurang dari H-30 sudah tidak bisa,” terang mantan Ketua KPU Bangli ini.

Putusan MK memang memutuskan batas waktu pindah pemilih sampai dengan H-7 atau 10 April.

Namun itu dikhususkan bagi warga yang sakit di rumah sakit, tertimpa bencana alam, tahanan di lapas atau rutan, dan menjalankan tugas ketika hari pemungutan suara.

“Jadi sesuai dengan putusan MK, paling lambat H-7 pencoblosan pemilu, atau sampai dengan 10 April. Kecuali kalau ada orang sakit, korban bencana alam, tahanan di lapas atau rutan, atau Anda misalkan ada tugas liputan di Surabaya, kan nggak mungkin nyoblos di Denpasar atau menjalankan tugas pada saat pemungutan suara,” katanya.

Ia kembali menegaskan, jika ada warga masyarakat yang ingin mengurus A5, maka sudah tidak bisa.

“Enggak bisa, kecuali orang yang sedang menjalankan tugas, dan yang sesuai KPU,” ujar Lidartawan. (*)

Penulis: Ragil Armando
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved