Syafruddin Bantah Tudingan 90 Persen Kementerian/Lembaga Lakukan Jual Beli Jabatan

Saya tegaskan di sini, tudingan tersebut tidak benar. Selaku Menteri PANRB, saya bantah keras tudingan yang dikatakan KASN yang mengatakan 90 persen

Syafruddin Bantah Tudingan 90 Persen Kementerian/Lembaga Lakukan Jual Beli Jabatan
Humas Kementerian PANRB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin membantah keras tudingan yang dilontarkan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menyebut 90 persen kementerian/lembaga diduga melakukan jual beli jabatan.

 "Saya tegaskan di sini, tudingan tersebut tidak benar. Selaku Menteri PANRB, saya bantah keras tudingan yang dikatakan KASN yang mengatakan 90 persen kementerian melakukan jual beli jabatan," tegas Menteri Syafruddin di Jakarta (4/4/2019). 

Sebab saat ini, kata dia, semua proses terkait lelang jabatan dengan sangat transparan, terbuka, dan akuntabel. Semua pihak terlibat dan dapat mengawasi proses pengisian jabatan pada setiap kementerian/ lembaga. 

"Sistemnya sangat jelas, obyektif, dan terbuka. Mulai dari open bidding, kemudian terdapat panitia seleksi, hasilnya diawasi oleh Ombudsman, masyarakat, media, bahkan juga pengawas internal," ungkap Syafruddin.

Baca: 5004 Panel Surya Terpapar Abu Vulkanik, Pembersihan Diperkirakan Selesai Dalam Sepekan

Baca: Duel Warga Asing Berakhir di Penjara, Pelaku Mengaku Bela Diri, Refleks Menusuk Korban di Depan Bar

Ia menambahkan Kementerian PANRB selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan praktik jual beli jabatan dalam kementerian/lembaga.

Pihaknya meyakini kalaupun ada, jumlahnya hanya sedikit sekali dan saat ini penegak hukum sedang menanganinya.

Selanjutnya  Kementerian PANRB mendukung segala upaya dalam membongkar praktik jahat tersebut.

Sambungnya, berbagai inovasi telah dilakukan Kementerian PANRB untuk menghilangkan jual beli jabatan seperti penerapan e-Government, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Zona Integrasi, WBK (Wilayah Bebas Korupsi), WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani), dan Mal Pelayanan Publik. 

 
"Kita (Kementerian PANRB) telah menciptakan berbagai perangkat dan sistem agar aparat pelayanan publik tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat," tandasnya. 

Baca: Menteri Susi Apresiasi Pengolahan Sampah Pelabuhan Muncar

Baca: BREAKING NEWS: Sudikerta Resmi Ditahan di Tahanan Polda Bali

Sebelumnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ternyata sudah mengendus adanya praktik transaksi jabatan di internal kementerian dan lembaga sejak 2017 lalu.

Ketua KASN Sofian Effendi mengungkapkan, berdasarkan analisis yang dilakukan dua tahun lalu tersebut, diduga lebih dari separuh kementerian masih melanggengkan praktik jual beli jabatan.

Selanjutnya Sofian mengaku telah berdialog dengan Presiden Jokowi tentang praktik ini.

Baca: Anak Tak Kunjung Pulang, Perilaku Tukang Ojek Langganan Mencurigakan, Ternyata Sudah Lakukan Ini

"Presiden pernah bertanya ke saya dulu di suatu pertemuan, 'Berapa banyak Pak Sofian kementerian yang terlibat di dalam praktik jual beli itu'. Ya saya nggak berani menduga, saya bilang 'Ya lebih dari separuh kementerian itu'," kata Sofian menirukan dialog dengan Presiden, dalam diskusi di Kantor Staf Presiden, Rabu (27/3/2019). 

Bahkan, Sofian menyebutkan dugaan praktik jual beli jabatan masih terjadi di 90 persen kementerian dan lembaga.

"Tapi kalau ini dugaan sementara kami itu lebih dari 90 persen, yang melakukan praktik itu," kata Sofian.(*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved