Pemprov Bali Akhirnya Laporkan Dugaan Penipuan CPNS ke Polda Bali

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah akhirnya melaporkan dugaan penipuan perekrutan calon pegawai negeri sipil

Pemprov Bali Akhirnya Laporkan Dugaan Penipuan CPNS ke Polda Bali
Tribun Bali / I Wayan Sui Suadnyana
Kepala BKD Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana menunjukkan barang bukti dugaan penipuan CPNS saat ditemui di kantornya, Senin (1/4/2019) pagi 

Sebelumnya, kasus dugaan penipuan CPNS ini ramai semenjak Gubernur Bali Wayan Koster memimpin apel upacara pegawai di Kantor Gubernur Bali, Senin (1/4/2019) pagi.

Baca: Bantah Tudingan ‘Gimmick’ Diskon Harga Tiket, Begini Penjelasan Garuda Indonesia

Baca: Nahas, Ingin Tolong Korban Tenggelam, Wanita ini pun Meninggal Dunia

Saat ditemui awak media usai apel berlangsung, Gubernur Koster memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.

Bahwa memang terdapat surat yang dibawa oleh para peserta CPNS yang diduga bodong ke kantor BKD Provinsi Bali.

Surat tersebut lengkap dengan tanda tangan Kepala BKD sebelumnya.

"Jadi ini jelas ada penipuan dari luar untuk menjanjikan pengangkatan calon pegawai negeri sipil sebanyak 48 orang. Sudah diberikan kartu identitas. Kemudian juga disuruh melengkapi administrasi dan lain sebagainya dan disuruh menghadap ke BKD," terangnya.

Gubernur Koster menilai tindakan ini telah mencemarkan nama instansi, terutama BKD Provinsi Bali dan ia meminta bawahannya pada saat itu untuk melaporkan kasus ini ke Polda Bali.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Bali Ketut Lihadnyana saat ditemui di kantornya usai ikut melaksanakan apel mengatakan bahwa memang sekitar seminggu yang lalu kantornya kedatangan sebanyak 48 orang yang mengaku telah lulus CPNS.

Mereka datang lengkap dengan surat, isian daftar hadir dan kartu tanda pengenal yang sudah dilengkapi NIP.

Kedetangan para peserta CPNS diduga bodong itu beberapa di antaranya juga ada yang diantar oleh orang tua.

Padahal, menurut Lihadnyana, bagi peserta yang lulus CPNS proses berkasnya saat ini masih berada di Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang nantinya baru akan diturunkan NIP.

Baca: Selain Sirkuit, Infrastruktur Ini Bakal Dibangun Jelang MotoGP 2021 di Lombok

Baca: Tak Penuhi Standar, Daging Sapi Bali Belum Diterima oleh Hotel dan Restoran

Halaman
1234
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved