Meski di Daerah Sudah Sepakat, RTRWP Bali  Wajib Disesuaikan  dengan Kepentingan Nasional

Dalam Perda RTRW itu ada kepentingan nasional, kepentingan Provinsi dan kepentingan Kabupaten/Kota.

Meski di Daerah Sudah Sepakat, RTRWP Bali  Wajib Disesuaikan  dengan Kepentingan Nasional
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, I Nyoman Astawa Riadi (paling kiri) sedang memaparkan perkembangan penyusunan Raperda tentang Revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali di Ruang Banggar Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (8/4/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali,  I Nyoman Astawa Riadi mengatakan penyusunan Revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali wajib mengikuti aturan Pusat, yaitu tata ruang nasional, supaya tidak saling bertabrakan.

Sehingga untuk substansinya harus mendapat persetujuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Lebih lanjut ia  menjelaskan sebelum dibawa ke Kementerian ATR, Raperda itu juga harus divalidasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Berikutnya Raperda RTRW yang dibawa di Pusat akan dibahas per sektor, dan melibatkan Menteri terkait.

Sehingga tata ruang Provinsi tidak bertentangan dengan tata ruang nasional

“Ini sedang berproses. Substansi dan masukan-masukan sudah kami terima. Sebelum Raperda disahkan, masih ada persetujuan substansi dari Kementerian ATR,”  kata Astawa Riadi usai rapat di Kantor DPRD Bali, Senin (8/4/2019).

Baca: Usulan Ketinggian Bangunan Tiap Daerah Berbeda, Pansus Raperda RTRWP Bali Tunggu Rekomendasi KLH

Baca: Wajib Tahu, Tindakan Ini Masuk Kategori Kekerasan Seksual, Jika Mengalami Ini yang Harus Dilakukan

Sambung Astawa Riadi, dari berbagai persyaratan untuk mendapat persetujuan substansi itu, terdapat satu persyaratan yang belum bisa dipenuhi karena sedang dalam proses, yaitu dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Saat ini, KLHS sedang dalam proses mendapat validasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan dokumennya sudah diserahkan ke kementerian.

“Setelah mendapat persetujuan untuk validasi, baru kemudian kami daftarkan ke Kementerian ATR untuk dilakukan pembahasan-pembahasan disana sehingga bisa diterbitkan rekomendasi

Nanti akan ada pembahasan lintas sektor Kementerian. Pemprov Bali akan diundang untuk memberikan penjelasan-penjelasan,” terangnya.

Baca: Sebulan Nikahi Kezia, Putra Bambang Trihatmodjo Habiskan Ratusan Juta di AS untuk Kemewahan ini

Baca: Fakta Remaja Hamil Duluan Makin Banyak di Tengah Gencarnya Sosialisasi Cegah Pernikahan Dini

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved