Breaking News:

Meski di Daerah Sudah Sepakat, RTRWP Bali  Wajib Disesuaikan  dengan Kepentingan Nasional

Dalam Perda RTRW itu ada kepentingan nasional, kepentingan Provinsi dan kepentingan Kabupaten/Kota.

Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, I Nyoman Astawa Riadi (paling kiri) sedang memaparkan perkembangan penyusunan Raperda tentang Revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali di Ruang Banggar Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (8/4/2019). 

Selanjutnya, setelah mendapat rekomendasi, baru Perda dapat disahkan.

Anggota kelompok ahli pembangunan Provinsi Bali Made Arca Eriawan membenarkan KLHS tingkat Provinsi harus dilakukan validasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dikatakannya, membuat Perda RTRW prosesnya berbeda dengan membuat Perda yang lain.

Dalam Perda RTRW itu ada kepentingan nasional, kepentingan Provinsi dan kepentingan Kabupaten/Kota.

 
“Kepentingan lokalnya kan sudah sepakat. Kita sudah mengundang Kabupaten/Kota, juga sudah sepakat antara DPRD dengan Pemerintah. Tapi selain itu juga kan ada kepentingan nasional. Itu harus didiskusikan di Jakarta oleh seluruh sektor,” tuturnya.

Lanjutnya, agar bisa dilakukan pembahasan ke tingkat pusat, maka ada standar minimal tertentu  yang harus dilalui.

Setelah semua persyaratan terpenuhi baru kemudian  dikoordinasikan oleh tim tata ruang nasional, dan selanjutnya Gubernur melakukan presentasi di hadapan Menteri.

“Akan dinilai oleh seluruh sektor yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan nasional yang ada di Bali,” tandasnya. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved