Breaking News:

Usulan Ketinggian Bangunan Tiap Daerah Berbeda, Pansus Raperda RTRWP Bali Tunggu Rekomendasi KLH

DPRD Provinsi Bali bersama pihak eksekutif menggelar rapat bersama untuk melanjutkan pembahasan Revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang RTRWP

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Suasana rapat pembahasan Revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali antara DPRD Bali bersama pihak eksekutif, di Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (8/4/2019). 

“Kalau (penambahan) ketinggian bangunan, ada daerah yang ingin dikhususkan untuk fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah agar kita kasi dispensasi. Tapi ada juga seperti Badung yang meminta agar tidak ada dispensasi penambahan ketinggian untuk apapun,” ucapnya.

Maka dari itu, pihaknya berencana akan mengumpulkan kembali para stake holder di daerah untuk mencari jalan keluar agar daerah-daerah itu, baik yang menginginkan ketinggian bangunan itu tetap atau naik, memiliki persepsi yang sama dan mencapai kesepakatan bersama.

Sama halnya dengan perbedaan usulan pengaturan penambahan ketinggian bangunan, pengaturan jarak sempadan pantai juga memiliki perbedaan, antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. 

Baca: Pemerintah Pusat Buka Kuota Transmigrasi, Disnaker Buleleng Utamakan Warga Petani

Baca: Kekerasan Seksual juga Terjadi di Bali, Apa Saja yang Termasuk dalam Kekerasan Seksual?

“Misalnya Badung menginginkan 100 meter, Denpasar menginginkan bebas. Tabanan menginginkan 50 meter. Buleleng 25 meter. Itu Aja bermacam-macam ada. Nah inilah yang akan kita dudukkan sekali lagi para pemegang kepentingan di daerah sehingga nanti menjadi satu kesatuan,” imbuhnya.

Cara yang bisa dilakukan untuk mencapai kesepakatan itu, kata dia, adalah mengajak seluruh kepala daerah untuk duduk bersama.

Kalau ada daerah yang meminta 100 meter ditawar agar diturunkan sedikit, sedangkan yang meminta kosong agar dinaikkan sedikit sehingga dapat menemukan jalan tengah.

“Intinya perda ini dibuat, tidak akan mengikat kaki kita, tidak menggeret leher kita. Dan tidak juga menjadi Perda ‘ompong’ yang tidak ada gunanya,” ujar politisi asal Tabanan ini.

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved