Kabupaten/Kota di Bali Belum Sepakat soal Ketinggian Bangunan dan Jarak Sempadan Pantai

Dalam pembahasan revisi Perda RTRWP Bali, kabupaten kota di Bali masih belum sepakat soal aturan batas ketinggian bangunan yang boleh dibangun

Kabupaten/Kota di Bali Belum Sepakat soal Ketinggian Bangunan dan Jarak Sempadan Pantai
Tribun Bali/Rizal Fanany
Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Rabu (25/7/2018). Ini merupakan hotel tertinggi di Bali, dibangun sebelum ada kebijakan tinggi bangunan atau gedung di Bali maksimal 15 meter atau setinggi pohon kelapa. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - DPRD Provinsi Bali bersama eksekutif menggelar rapat bersama melanjutkan pembahasan Revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali.

Dalam pembahasan itu, kabupaten kota di Bali masih belum sepakat soal aturan batas ketinggian bangunan yang boleh dibangun.

Hal yang sama juga terjadi saat pembahasan soal sempadan pantai.

“Ini kan produknya dari eksekutif, DPRD bertugas mengevaluasi. Materi-materi dan substansinya sudah masuk semua. Kami sudah pergi ke semua Kabupaten/Kota di Bali, dan semua pemegang kebijakan sudah memasukkan semua usulan-usulannya,” kata Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama ditemui usai rapat di Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (8/4/2019).

Menurutnya RTRWP Bali perlu direvisi karena pembangunan di Bali sangat cepat, dan rambu-rambunya selalu kalah dengan kemajuan pembangunan di masyarakat.

Sehingga dikhawatirkan jika peraturannya tidak segera disesuaikan dan diperbarui, maka pembangunan di Bali menjadi kebablasan.

Adi Wiryatama melanjutkan sebenarnya semua usulan yang telah disampaikan oleh Kabupaten/Kota sudah diakomodasi, namun ternyata masih ada kendala karena RTRWP Bali ini berhubungan erat dengan tata ruang secara nasional.

Sehingga masih ada beberapa poin yang mesti disempurnakan dan dikaji oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Selanjutnya setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, baru kemudian akan didaftarkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). 

Beberapa hal yang masih menjadi perbedaan usulan antara satu daerah dengan daerah lainnya yakni terkait penambahan ketinggian bangunan (lebih dari 15 meter) dan pengaturan jarak sempadan pantai

“Kalau (penambahan) ketinggian bangunan, ada daerah yang ingin dikhususkan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah agar kita kasih dispensasi. Tapi ada juga seperti Badung yang meminta agar tidak ada dispensasi penambahan ketinggian untuk apapun,” ucapnya.

Maka dari itu, pihaknya berencana akan mengumpulkan kembali para pihak di daerah untuk mencari jalan keluar agar daerah-daerah itu, baik yang menginginkan ketinggian bangunan itu tetap atau naik, memiliki persepsi yang sama dan mencapai kesepakatan bersama.

Pengaturan jarak sempadan pantai juga memiliki perbedaan, antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. 

“Misalnya Badung menginginkan 100 meter, Denpasar menginginkan bebas. Tabanan menginginkan 50 meter. Buleleng 25 meter. Itu saja bermacam-macam ada. Nah inilah yang akan kita dudukkan sekali lagi para pemegang kepentingan di daerah sehingga nanti menjadi satu kesatuan,” imbuhnya.

Cara yang bisa dilakukan untuk mencapai kesepakatan itu, kata dia, adalah mengajak seluruh Kepala daerah untuk duduk bersama.

Kalau ada daerah yang meminta 100 meter ditawar agar diturunkan sedikit, sedangkan yang meminta kosong agar dinaikkan sedikit sehingga dapat menemukan jalan tengah. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved