Pemilu 2019

KPU Kota Tolak Masyarakat Urus A5, Begini Alasannya

Ketua KPU Kota Denpasar, Wayan Arsa Jaya, menegaskan pihaknya menolak permintaan pembuatan formulir A5

KPU Kota Tolak Masyarakat Urus A5, Begini Alasannya
Tribun Bali/Rizal Fanany
URUS A5 - Puluhan warga antre mengurus form A5 atau surat pindah memilih di Kantor KPU Denpasar, Jalan Raya Puputan, Renon, Senin (8/4/2019). Beberapa warga tampak kecewa karena permohonannya ditolak oleh KPU. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Puluhan orang berkerumun di lobi Kantor KPU Kota Denpasar, Renon, Senin (8/4).

Mereka mendatangi KPU Denpasar untuk mengurus A5 atau surat pindah memilih.

Namun permintaan masyarakat untuk meminta formulir A5 tersebut ditolak oleh KPU.

Ketua KPU Kota Denpasar, Wayan Arsa Jaya, menegaskan pihaknya menolak permintaan pembuatan formulir A5 itu  dikarenakan sudah lewat dari H-30 yang ditetapkan, dan masyarakat tersebut bukan salah satu bagian dari yang dipersyaratkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Banyak masyarakat yang kurang paham soal itu," katanya saat dtemui di Kantor KPU Kota Denpasar, kemarin.

Arsa Jaya menjelaskan, para perantau yang hanya memiliki e-KTP bisa mencoblos di kota perantauannya, asal lebih dulu mengurus pindah memilih sesuai UU Pemilu Nomor 7/2017 pasal 210 Ayat 1.

Disebutkan batas maksimal pemilih berpindah TPS adalah 30 hari sebelum pemilihan berlangsung atau pada tanggal 17 Maret 2019 lalu.

“Ya boleh, kan kemarin syaratnya pindah memilih sampai dengan H-30 untuk yang pindah domisili. Kurang dari H-30 sudah tidak bisa,” ujarnya.

Putusan MK memang memutuskan batas waktu pindah pemilih sampai dengan H-7 atau 10 April 2019.

Tapi, kata dia, itu dikhususkan bagi bagi warga yang sakit di rumah sakit, tertimpa bencana alam, tahanan di lapas atau rutan, dan menjalankan tugas ketika hari pemungutan suara.

Halaman
123
Penulis: Ragil Armando
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved