Gubernur Siapkan Skema KKN Semesta Berencana di Bali, Pengelompokan Sesuai Bidang Keilmuan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster sedang menyiapkan skema yang melibatkan kalangan akademisi di perguruan tinggi, agar dapat bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan di daerah. 

Salah satu program yang akan dilakukan adalah dengan melibatkan dosen dan mahasiswa Perguruan Tinggi (PT) negeri maupun swasta se-Bali dalam bentuk kerja praktek lapangan sesuai bidang keilmuannya masing-masing.

Koster menyebut program yang rencananya akan dimulai tahun 2020 dan diselenggarakan serentak di seluruh Bali ini sebagai KKN (Kuliah Kerja Nyata) Semesta Berencana.

Praktek lapangan ini akan difasilitasi oleh dinas terkait di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga nanti hasil riset dan pengabdian masyarakatnya menjadi terarah, serta terjalin sinergi antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi.

“Akan dikelompokkan nanti. Misalnya mahasiswa pertanian pada bulan tertentu secara khusus mereka melakukan KKN serentak. Memberikan penyuluhan dan mendampingi petani mulai dari proses menanam, memupuk dan sebagainya,” terang Koster saat memberi kuliah umum kepada 600 orang dosen dan mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kantor Kopertis Wilayah VIII, Denpasar, Rabu (10/4/2019).

Baca: Rombak Gedung Unud Habiskan Rp 171 Miliar, Ada 24 Pengerjaan Termasuk Lanjutan Bangunan Mangkrak

Baca: KPPAD Beri Tanggapan Terhadap Kasus Siswi SMP Korban Penganiayaan

Begitu juga mahasiswa jurusan akuntansi, lanjut dia, maka nanti akan diajak KKN mendampingi masyarakat bagaimana mengelola dana desa adat dan mengelola dana APBN yang masuk ke desa.

Selanjutnya, mahasiswa hukum ditugaskan memberi advokasi pada pemerintah desa supaya tertib administrasi.

Selain KKN Semesta Berencana, ia juga menyampaikan terkait rencana pemberian beasiswa kepada mahasiswa untuk mendukung pembangunan pendidikan di Provinsi Bali.

Sambungnya, meskipun pendidikan tinggi merupakan kewenangan pusat namun pemerintah daerah wajib berkontribusi mendukung penyelenggaraannya sebab perguruan tinggi yang bagus turut mengangkat citra daerah. 

“Maka nanti saya akan membuat MoU antara gubernur dengan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program yang disinergikan dengan Tri Dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat),” ujarnya.