Ngurah Agung Terima Rp 26 M, Wayan Wakil Rp 8 M, Tersangka Lain Kasus Sudikerta Ditahan Polda Bali

Setelah dua kali diperiksa sebagai tersangka, Anak Agung Ngurah Agung dan Wayan Wakil, kini resmi ditahan, Rabu (10/4/2019) malam

Ngurah Agung Terima Rp 26 M, Wayan Wakil Rp 8 M, Tersangka Lain Kasus Sudikerta Ditahan Polda Bali
Tribun Bali/Zaenal Nur Arifin
RESMI DITAHAN - Dua tersangka lain kasus penipuan, penggelapan, pencucian uang jual beli tanah, AA Ngurah Agung (foto kiri) dan Wayan Wakil (foto kanan) resmi ditahan Polda Bali, Rabu (10/4/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Setelah dua kali diperiksa sebagai tersangka, Anak Agung Ngurah Agung dan Wayan Wakil, kini resmi ditahan, Rabu (10/4/2019) malam.

Ngurah Agung mengakui telah menerima uang Rp 26 miliar dari tersangka lainnya, I Ketut Sudikerta, dan Wayan Wakil menerima Rp 8 miliar dari PT Pecatu Bangun Gemilang (hasil penjualan tanah).

Sudikerta, mantan Wakil Gubernur Bali, bersama Ngurah Agung dan Wayan Wakil menjadi tersangka dugaan kasus penggelapan, penipuan, serta pencucian uang dalam jual beli tanah di wilayah Jimbaran kepada pemilik PT Maspion Grup Ali Markus.

Ketiganya telah ditahan di Rutan Polda Bali.

Sedang satu tersangka lainnya, Ida Bagus Herry Trisna Yuda (49), yang juga merupakan ipar dari Sudikerta, belum ditahan.

Sebelum resmi ditahan, Ngurah Agung dan Wayan Wakil, menjalani pemeriksaan dari pukul 14.30 Wita hingga pukul 19.00 Wita.

Usai pemeriksaan hampir 4,5 jam itu, keduanya langsung digiring ke dalam mobil untuk menjalani penahanan.

Sebelum ditahan mereka terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan.

“Benar ditahan keduanya. Setelah pemeriksaan mereka resmi ditahan. Peran keduanya aktif dalam permasalahan penipuan ini,” jelas Dirreskrimsus Polda Bali, Kombes Pol Yuliar Kus Nugroho, saat dikonfirmasi Tribun Bali, tadi malam.

Baca: Hukum Warisan Gak Diskriminatif, Yang Bikin Masalah Rakus

Baca: Breaking News: Ketua Kadin Bali Diamankan Polda Bali di Jakarta, Pagi Ini Menuju Denpasar

Kombes Yuliar menjelaskan, untuk tersangka I Wayan Wakil mengakui telah menerima aliran dana Rp 8 miliar dari PT Pecatu Bangun Gemilang yang merupakan hasil penjualan tanah.

PT Pecatu Gemilang didirikan Sudikerta setelah menerima pembayaran uang tanah senilai Rp 150 miliar.

Istri Sudikerta, Dayu Sudikerta, menjabat selaku Komisaris Utama, sementara Direktur Utama dijabat Gunawan Priambodo.

Sementara Ngurah Agung mengakui telah menerima uang Rp 26 miliar dari Sudikerta atas penjualan tanah tersebut.

Ia juga mengakui telah melakukan pelepasan hak terhadap SHM No 5048  yang diduga palsu kepada Ali Markus.

Tangan Diborgol

Sementara itu, Sudikerta kembali menjalani pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Bali, kemarin.

Sudikerta sendiri ditahan di Rutan Polda Bali sejak Kamis (4/4/2019).

Sudikerta tampak mengenakan baju oranye bertuliskan “Tahanan Polda Bali” dengan kedua tangan diborgol menggunakan borgol plastik (plastic handcuffs).

Ia didampingi seorang anggota polisi berjalan menuju ruang penyidik di lantai 3 Ditreskrimsus Polda Bali.

Dengan mengenakan masker dan sambil memegang sebotol air mineral, Sudikerta bungkam seribu bahasa saat ditanyai awak media mengenai kasus yang menjeratnya hingga ditahan.

Dalam pemeriksaan kemarin, mantan Ketua DPD 1 Partai Golkar Bali ini sempat dipertemukan dalam satu ruangan dengan Ngurah Agung dan Wayan Wakil.

Baca: Pegawai RSBM Akan Dites Ulang, Koster Sebut Banyak Lewat Jalur Belakang

Baca: Rahasia Kecantikan Istri Bung Karno Ratna Sari Dewi, Awet Muda di Usia 78 Tahun

Pertemuan ini mulai pukul 11.30 Wita hingga 13.00 Wita.

“Ini pemeriksaan ketiga kalinya. Sebelumnya klien saya (Wayan Wakil) diperiksa sebagai saksi sekarang sudah tersangka,” ungkap Sthtuti Mandala selaku kuasa hukum Wayan Wakil dan Ngurah Agung kepada awak media.

Adapun Wayan Wakil mengaku dirinya tidak bersalah dalam kasus ini.

Ia juga mengaku kooperatif terhadap petugas kepolisian yang memeriksanya.

"Orang saya tidak bersalah. Dipanggil saya datang, ditelepon saya angkat. Kooperatif saya,” jawab Wayan Wakil singkat seusai dipertemukan dengan Sudikerta.

Adapun kuasa hukum Sudikerta, I Wayan Sumardika, mengatakan tidak ada pemeriksaan terhadap kliennya.

Sudikerta hanya dipertemukan dengan Ngurah Agung dan Wayan Wakil.

“Kalau Bapak (Sudikerta) diperiksa, penasihat hukum pasti dampingi,” katanya saat ditemui di Jl Drupadi, Renon, Denpasar, kemarin siang.

“Bapak hadir di ruangan penyidik dalam rangka bertemu dengan rekan-rekan (dua tersangka lain, red) untuk membahas bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini dengan pihak pelapor atau korban,” lanjutnya.

Sumardika menambahkan, jika pertemuan dilakukan di ruang tahanan kurang nyaman dan tidak leluasa pembicaraannya.

“Butuh ruang pertemuan yang lebih leluasa, tidak bisa di tahanan membicarakannya. Jadi runding-runding makannya bertemu dalam ruangan (penyidik) itu. Tidak ada agenda lain lagi,” imbuhnya.

Baca: Bertemu Bupati Lumajang, Wagub Cok Ace Minta Area Parkir Pura Mandara Giri Semeru Agung Diperluas

Baca: Sopir Pribadi Blak-blakan Bongkar Sifat Asli Najwa Shihab

Pertemuan tersebut, kata Sumardika, untuk membahas cara agar kerugian pelapor bisa dikembalikan.

Sumardika pun cukup yakin kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan PT Maspion Grup.

Ia mengacu pada pasal yang dikenakan terhadap Sudikerta yakni Pasal 372 dan 378 KUHP.

Pada 372 KUHP disebutkan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Sementara Pasal 378 KUHP disebutkan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sedangkan tindak pidana penggelapan, dilihat dari motifnya bertujuan untuk memiliki barang atau uang yang ketika itu ada dalam penguasannya yang mana barang/uang tersebut sebenarnya adalah kepunyaan orang lain.

Pelaku tindak pidana penggelapan diancam penjara maksimal 4 tahun.

“Ketika dikembalikan, pihak korban komit untuk perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan sepanjang tidak ada kerugian lagi,” ungkapnya.

Menurut Sumardika, dalam kasus ini berlaku asas kemanfaatan.

Ditambahkan, penyelesaian hukum di luar pengadilan itu jauh lebih bermanfaat, tidak ada pihak yang dikorbankan.

“Makannya, atas saran dan pendapat kami, bagaimana caranya kita berunding terus supaya ketemu di suatu titik untuk dapat menyelesaikan kasusnya. Itu intinya,” tuturnya.(*)

Penulis: Zaenal Nur Arifin
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved