Enam Desa di Buleleng Ajukan Pengelolaan Hutan Desa

Sebanyak enam desa di Kabupaten Buleleng tahun 2019 ini telah mengajukan permohonan pengelolaan hutan desa

Enam Desa di Buleleng Ajukan Pengelolaan Hutan Desa
pexel.com
Ilustrasi hutan. 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Sebanyak enam desa di Kabupaten Buleleng tahun 2019 ini telah mengajukan permohonan pengelolaan hutan desa.

Jumlah ini menyusul empat desa yang telah diberikan hak pengelolaan hutan desa oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, I Made Subur menyebutkan, enam desa itu diantaranya Desa Sepang, Desa Pemuteran, Desa Sumberkima, Desa Patas, Desa Tembok, dan Desa Penuktukan.

"Sejatinya, luas hutan desa di Buleleng mencapai tujuh hektare yang tersebar di Kecamatan Tejakula, Sukasada, Sawan, Gerokgak dan Busungbiu. Untuk itu permohonan pengelolaan hutan desa, di desa-desa lain akan dilakukan secara bertahap," ujarnya, Kamis (18/4/2019).

Made Subur tidak menampik, keberadaan hutan desa di Buleleng belum terkelola dengan maksimal.

Akibatnya potensi Pendapatan Asli Desa (PAD) bagi desa yang memiliki hutan hilang begitu saja.

Untuk itu, agar hutan desa terkelola dengan maksimal, pihaknya mendorong masyarakat di desa itu untuk membudidayakan tanaman keras seusai dengan topografi.

Sehingga hasil hutan tetap dapat dinikmati tanpa harus merusak lingkungan. Pun ketersediaan sumber mata air tetap lestari.

Subur merinci ada beberapa jenis tanaman yang direkomendasikan. Seperti Kopi, Kelapa, Durian, Alpukat, Bambu, Kayu Gaharu hingga tanaman obat yang berkaitan dengan usadha Bali.

Budidaya tanaman keras ini juga diharapkan mendukung program “Bumi Banten” yang dicanangkan Gubernur Bali Wayan Koster, sehingga dapat memenuhi kebutuhan desa pakraman akan sarana upakara yadnya.

“Jadi hasil hutannya bisa dinikmati untuk kesejahteraan masyarakat desa dan bahkan bisa menambah PAD desa. Begitu juga pemenuhan sarana upakara yang bisa diambil dari Bumi Banten di hutan desa ini,” kata subur.

Imbuh Subur, manajemen yang baik juga diperlukan untuk pengelolaan hutan desa ini.

Pihaknya kini sudah melakukan pemetaan, dimana manajemen nantinya akan dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

“Harapan kami ada unit pengelolaan hutan desa di dalam Bumdes. Maka dengan begitu lapangan pekerjaan akan terbuka termasuk pengawasan, pemeliharaan dan pemasaran,” tutupnya. (*) 

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved