Hakim Belum Siap, Vonis Perkara Dugaan Korupsi Dana Kematian Pemkab Jembrana Ditunda

Sidang putusan perkara dugaan korupsi dana kematian Pemkab Jembrana tahun 2015 ditunda

Hakim Belum Siap, Vonis Perkara Dugaan Korupsi Dana Kematian Pemkab Jembrana Ditunda
Tribun Bali/I Putu Candra
Astawa dan Artawan usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Keduanya dituntut 4,5 tahun penjara terkait perkara dana kematian fiktif. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sidang putusan perkara dugaan korupsi dana kematian Pemkab Jembrana tahun 2015 ditunda.

Kedua terdakwa yakni Kelian Dinas Banjar Munduk Ranti, I Gede Astawa (48) dan kelian Dinas Banjar Sari Kuning Tulungangung, I Dewa Ketut Artawan (53) harus menunggu hingga dua pekan mendatang.

Ditundanya sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (24/4/2019), karena majelis hakim belum siap dengan amar putusan.

"Iya sidangnya ditunda, hakimnya belum siap membacakan amar putusan. Sidangnya mundur dua minggu lagi," ucap penasihat hukum kedua terdakwa dari Pos Bantuan Hukum (PBH) Peradi Denpasar, Desi Purnani.

Diberitakan sebelumnya, tim jaksa dalam pembacaan surat tuntutan menyatakan, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan primair.

Para terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Baca: Ahmad Dhani Dituntut Satu Tahun Enam Bulan Penjara, Begini Tanggapan Anak Sulungnya Al Ghazali

Baca: Ketahuan Transgender, Sang Dokter Ajak Nina Berhubungan Lalu Dimutilasi, Potongan Tubuh Dimasak

"Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Gede Astawa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan (4,5 tahun) dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan membayar denda Rp 200 juta, subsider tiga bulan kurungan," tegas Jaksa Gedion Ardana kala itu.

Selain itu, Astawa yang menjabat sebagai Kelian Dinas Banjar Munduk Ranti sejak tahun 2003 sampai tahun 2014 juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 32.700.000.

Uang pengganti itu dibayarkan dalam tenggang waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka terdakwa di pidana penjara selama enam bulan," imbuh Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana itu.

Halaman
123
Penulis: Putu Candra
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved