Pemilu 2019

`Korban` Pemilu 2019 Tambah 5 Orang di Bali, Beban Kerja Jadi KPPS Dianggap Tak Sebanding Honor

Jatuhnya korban di kalangan petugas pemilihan di Bali dalam Pemilu 2019, bertambah. Tercatat jumlahnya 10 orang, dan dua diantaranya meninggal

`Korban` Pemilu 2019 Tambah 5 Orang di Bali, Beban Kerja Jadi KPPS Dianggap Tak Sebanding Honor
Tribun Bali/Prima
`Korban` Pemilu 2019 Tambah 5 Orang di Bali, Beban Kerja Jadi KPPS Dianggap Tak Sebanding Honor 

Mengenai besaran santunan, John menyebukan, diperkirakan jumlahnya berkisar antara Rp 30-36 juta untuk petugas yang meninggal, dan Rp 10 juta untuk petugas yang cacat permanen.

"Kemarin besarannya masih dihitung. Kira-kira untuk meninggal itu Rp 30-36 juta, dan untuk yang cacat permanen Rp 10 juta. Tapi masih kita tunggu kepastiannya," kata John Darmawan.

Di samping itu, imbuh John, pihaknya juga mendorong kepada pemerintah untuk memberikan tanda penghargaan atau satyalencana kepada para petugas yang dinilainya sebagai pejuang demokrasi itu.

"Karena ini kan jadi berita nasional, yang jelas dari KPU akan memberi penghargaan. Tapi kita dorong untuk seluruh lapisan pemerintahan memberi penghargaan," harap John Darmawan.

Tentang banyaknya petugas pemilihan yang jadi “korban” penyelenggaraan Pemilu 2019 Serentak 2019 yang baru pertama kali diadakan itu, John mengaku bahwa ini akibat dari cultural shock demokrasi di Indonesia.

Pasalnya, kata dia, Pemilu 2019 dengan sistem serentak ini merupakan yang pertama terjadi di Indonesia.

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini 25 April 2019: Virgo Dapat Banyak Uang, Gemini Dipenuhi Kasih Sayang

Baca: Pemain Muda Indonesia Ini Bikin Kejutan di Kejuaraan Asia 2019

"Ini kan shock ya. Sebab, kita baru pertama melakukan Pemilu Serentak ini. Ada 5 jenis pemilihan dan penghitungan langsung, dan ada 119 orang petugas pemilihan di seluruh Indonesia yang meninggal," ucap John.

"Bayangkan saja, KPPS itu bekerja sejak sebelum hari H. Mereka bagikan form C-6, lalu pungut-hitung pada 17 April, lalu dibawa ke desa. Itu saja sudah bisa memakan waktu sampai jam 5 pagi keesokan hari. Belum lagi kalau ada masalah di proses rekapitulasi suara di kecamatan, itu petugasnya bisa dipanggil lagi," terang John, yang mantan Ketua KPU Denpasar.

Menurut John, saat ini yang menjadi perhatian khusus pihaknya ialah PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

"Para anggota PPK saat ini bekerja cukup ekstrem dan estafet, karena saat ini sedang proses penghitungan di kecamatan. Kita beri batas sampai 4 Mei penghitungan selesai. Karena itu, mereka banyak yang begadang. Di Denpasar Selatan, misalnya, PPK-nya begadang hingga jam 4 pagi sampai sekarang. Rata-rata penghitungan di kecamatan untuk per TPS, itu memakan waktu 45 menit-1 jam per desa. Dalam 1 desa, ada yang miliki 1 TPS dan ada yang 103 TPS, misalnya di Sesetan," ungkap dia.

Terpisah, seorang Ketua KPPS di Banjar Jaba Pura, Denpasar, Made Arnyana mengaku kerja seorang KPPS dalam Pemilu 2019 ini terasa lebih berat dibandingkan dengan tugas pada Pemilu sebelumnya.

Menurut dia, pada pemilu-pemilu sebelumnya, kerja KPPS hanya sampai pukul 19.00-20.00 Wita.

Namun, dalam Pemilu 2019 ini, kerja mereka bisa berlangsung hingga menjelang subuh.

"Kalau dibanding dengan tugas pada pemilu sebelumnya, jelas kali ini jauh lebih berat ya," katanya di Denpasar, Rabu (24/4/2019).

Arnyana juga mengaku honor KPPS terlampau kecil jika dibandingkan dengan beban kerja yang cukup besar itu.

Ia menjelaskan, honor seorang Ketua KPPS sebesar Rp 550 ribu dan anggota KPPS sebesar Rp 500 ribu.

"Saya berharap honor itu naik ya jika melihat beban kerjanya, gak sebanding. Bayangkan saja Ketua KPPS cuma Rp 550 ribu dan anggota KPPS Rp 500 ribu. itu belum lagi dipotong pajak 5 persen," ungkap Arnyana.

(gil/ana)

Penulis: Ragil Armando
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved