Berorientasi pada Kesejahteraan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, DJKI Kemenkumham Gelar Deklarasi

Dalam deklarasi ini seluruh pihak yang hadir berkomitmen untuk menyelenggarakan sebuah pengumpulan royalti yang berorientasi pada kesejahteraan hidup

Berorientasi pada Kesejahteraan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, DJKI Kemenkumham Gelar Deklarasi
Humas DJKI Kemenkumham
Peserta deklarasi Bali - pemungutan royalti musik sistem satu pintu 

Laporan Tribun Bali/ Meika Pestaria Tumanggor

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti KCI, WAMI, RAI, SELMI, PAPPRI, ARDI, ARMINDO dan SMI melaksanakan Deklarasi Bali - pemungutan royalti musik sistem satu pintu, pada Jumat (26/04/2019).

Dalam deklarasi ini seluruh pihak yang hadir berkomitmen untuk menyelenggarakan sebuah pengumpulan royalti yang berorientasi pada kesejahteraan hidup pencipta dan atau pemegang hak cipta.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Freddy Harris mengatakan, melalui deklarasi Bali ini, diharapkan penarikan royalti menjadi lebih tertib.

"Karena kemarin-kemarin stakeholder ada yang bingung, ditarik dari LMK ini, LMK itu. Sekarang sudah ada LMKN. Sudah sepakat semuanya, bahwa hanya ada satu pintu penarikan royalti yaitu LMKN.

Baca: UPDATE Real Count KPU Jokowi vs Prabowo Pukul 21.15 WITA, Ada Perubahan Suara Kedua Capres

Baca: Kejuaraan Asia 2019, Andalan Indonesia Kevin/Marcus Lolos ke Semifinal

Freddy menjelaskan, potensi pendapatan royalti cukup besar, tapi belum dapat seluruhnya dapat dipungut.

"Sebenarnya potensi pendapatan royalti dalam negeri itu Rp 300 miliar. Tapi yang baru bisa ditarik Rp 70 miliar", kata Freddy.

"Kalau sekarang kita lihat Rp 70 miliar, mungkin ke depan di Rp 150 miliar. Tapi target besarnya sebenarnya Rp 1 triliun. Kenapa satu triliun. Kita mau coba tarik dari luar negeri juga. Teman-teman kan suka nge-download lagi dari YouTube kan? Pakai apa, Itunes dan lain sebagainya. Itu sebenarnya mereka berhak mendapatkan royalti. Tapi sekarang nggak bisa kita tarik, kenapa? Karena administrasi manajemen kita belum", tambah Freddy.

Freddy menuturkan tujuan dari deklarasi ini untuk memberikan hak kepada para pencipta lagu, agar semakin transparan dan dapat dinikmati.

"Misalnya lagu Chrisye. Harusnya istri Chrisye masih mendapat royalti karena kita masih sering menyanyikan lagu-lagu beliau", kata Freddy.

Baca: Dirut RSUD Sanjiwani Gianyar Angkat Bicara Terkait Video Mesum Pasien di Ranjang Pasien

Baca: Lakukan Kesalahan ini Saat Keruk Pasir di Kubu Karangasem, Wero Tewas di Dalam Alat Beratnya

"Saya juga pernah ketemu Tulus. Saya tanya, Lus dapat royalti berapa. Enggak, saya cuma dapat dari pertunjukan-pertunjukan aja. Padahal dia harusnya mendapatkan uang dari royalti dia nyanyi. Kita sering dengar lagu monokrom, lagu-lagu dia yang lain", tambah Freddy.

Freddy menambahkan, tiga tahun lalu telah terbentuk LMKN jilid satu sebagai upaya membangun organisasi. LMKN jilid dua ini, menyatukan LMK-LMK menjadi solid.

Untuk pendapatan royalti, Freddy mengatakan akan masuk ke kas LMKN. Nantinya, manajemen memperoleh maksimum 25 persen, dan 75 persen untuk penyanyi, pencipta dan pihak terkait. (*)

Penulis: Meika Pestaria Tumanggor
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved