Buka FGD Indeks Demokrasi, Sekda Dewa Indra Berharap Ada Peningkatan Kualitas Indeks Demokrasi  

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra membuka Forum Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Hotel Haris Denpasar,

Buka FGD Indeks Demokrasi, Sekda Dewa Indra Berharap Ada Peningkatan Kualitas Indeks Demokrasi   
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra (tengah) saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Hotel Haris Denpasar, Kamis (25/4/2019) 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra membuka Forum Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Hotel Haris Denpasar, Kamis (25/4/2019).

Dalam sambutannya, Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali guna membahas, mengoreksi serta melakukan klarifikasi atas data yang didapatkan BPS dari lapangan pada tahapan sebelumnya.

Dengan adanya koreksi tersebut, data yang didapatkan akan benar-benar valid dan teruji, sehingga Indeks demokrasi yang diperoleh khususnya di Bali sesuai dengan kondisi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ditambahkannya, secara umum terdapat tiga aspek yang dijadikan tolak ukur indeks demokrasi yaitu, kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi.

Ketiga aspek tersebut dijabarkan kembali dalam variable dan indikator-indikator.

Baca: Komplotan Pembobol ATM Diadili, WN Bulgaria Embat Rp 788 Juta Lebih

Baca: Tepis Stigma Buruk Birokrasi, Pemprov Bali Lakukan Delapan Perubahan

Untuk itu, hasil dari masing-masing indikator perlu dicermati.

Indikator yang masih kurang atau rendah perlu dilakukan perbaikan agar indikator tersebut bergerak naik dan pada akhirnya akan meningkatkan indeks demokrasi yang ada.

“FGD ini penting untuk memastikan semua angka pengukur terkonfirmasi dengan baik sehingga data yang didapatkan valid, sehingga ada keyakinan terhadap data dan terkonfirmasi. FGD  ini bukan tahapan akhir, tingkatkan indikator yang masih kurang sehingga bergerak maju. Dengan demikian akan terbangun kualitas demokrasi yang lebih baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali Adi Nugroho dalam sambutannya menyampaikan, bahwasannya FGD ini dilaksanakan sebagai tahapan kedua dari proses mengukur indeks demokrasi di Indonesia dan Bali khususnya.

Tahapan pertama dilakukan dengan pengumpulan data terkait pemberitaan seputar pelaksanaan pemilu yang dimuat di berbagai media cetak yang ada.

Baca: Ini Daftar Penerima Penghargaan dalam Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-19

Baca: 40 Ekor Curik Bali Dilepasliarkan ke Alam Bebas, Upaya Pelestarian Burung Khas Bali

Data-data tersebut dikumpulkan dan dalam FGD ini dan akan dianalisis, dikonfirmasi dan dikaji sehingga menjadi data yang lengkap dan valid.

“Dari hasil FGD akan diadakan wawancara mendalam kepada pihak yang dianggap kompeten sehingga didapatkan indeks demokrasi yang  benar benar valid yang dapat dijadikan landasan mengukur dan membuat program arah demokrasi di Bali ke depannya,” tuturnya.

Acara FGD pada pagi hari ini dihadiri oleh  para akademisi, praktisi, anggota parpol, mahasiswa serta lembaga masyarakat yang berperan langsung dalam pelaksanaan pesta demokrasi. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved