Tepis Stigma Buruk Birokrasi, Pemprov Bali Lakukan Delapan Perubahan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tengah berupaya menepis stigma buruk yang hingga saat ini masih kerap dialamatkan pada jajaran birokrasi.

Tepis Stigma Buruk Birokrasi, Pemprov Bali Lakukan Delapan Perubahan
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali
Acara pendampingan (coaching clinic) dalam rangka penguatan SAKIP, reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan zona integritas di Sovereign Bali Hotel, Kamis (25/4/2019) 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tengah berupaya menepis stigma buruk yang hingga saat ini masih kerap dialamatkan pada jajaran birokrasi.

Upaya yang dilakukan yakni dengan menerapkan delapan area perubahan.

Delapan area perubahan itu meliputi manageman, penguatan sistem pengawasan, penguatan kelembagaan, dan penguatan tata laksana.

Selain itu juga dilakukan perubahan pada penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara (SDM ASN), penguatan peraturan peundang-undangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal tersebut dikemukakan oleh  Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra saat membuka pendampingan (coaching clinic) dalam rangka penguatan SAKIP, reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan zona integritas di Sovereign Bali Hotel, Kamis (25/4/2019). 

Baca: Prihatin Situs Kuno Terus Dibongkar, Yayasan BPJ Gugah Kesadaran Lewat Pameran Situs & Ritus

Baca: Alokasi Anggaran Pemda untuk JKN-KBS Capai Rp 450 Miliar

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Biro Organisasi I Wayan Serinah, Sekda Dewa Indra menuturkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan terkait reformasi birokrasi.

Meski begitu, stigma negatif seperti model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas dan feodal hingga saat ini masih kerap ditujukan pada sistem dan jajaran birokrasi.

“Delapan area perubahan ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, berintegrasi dan memiliki semangat melayani,” kata eks Kepala BPBD Provinsi Bali itu.

Dalam kesempatan itu Dewa Indra juga menyinggung strategisnya peran jajaran birokrasi.

Baca: Download di Sini: Jadwal Imsakiyah Tahun 2019, Sahur & Berbuka untuk Seluruh Indonesia Termasuk Bali

Ia mengibaratkan birokrasi sebagai mesin pembangunan yang harus dijaga kinerja dan ditingkatkan kemampuannya.

Sebab tanpa dukungan birokrasi, pelaksanaan program-program pembangunan akan terkendala.

Ia berharap, kegiatan pendampingan (coaching clinic) mampu mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga memberi pengaruh positif terhadap pelayanan publik. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved