Pusat & Kabupaten Hanya ‘Dapat’ Bantu Pendanaan, Koreksi Hasil Verifikasi Perda Desa Adat oleh Pusat

Hasil verifikasi Perda tentang desa adat yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali ke pemerintah pusat, yaitu Kemendagri, mendapat koreksi

Pusat & Kabupaten Hanya ‘Dapat’ Bantu Pendanaan, Koreksi Hasil Verifikasi Perda Desa Adat oleh Pusat
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Rapat Kerja - Suasana rapat DPRD Provinsi dengan eksekutif membahas tentang hasil verifikasi perda ke Pusat di Ruang Baleg Kantor DPRD Bali, Sabtu (27/4/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Hasil verifikasi Peraturan Daerah (Perda) tentang desa adat yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali ke pemerintah pusat, yaitu Kemendagri, mendapat koreksi pada beberapa bagian materi Perda.

Koordinator Pansus  Perda Desa Adat, Nyoman Parta mengatakan setelah dilaksanakan fasilitasi ke pusat, masih ada beberapa materi yang perlu dikonfirmasi kembali ke pemerintah daerah.

Namun ia menegaskan secara substansi tidak ada permasalahan yang serius sekali hingga menghilangkan materi dari isi perda tersebut.

Hal pertama adalah mengenai bantuan pendanaan ke desa adat dari pusat dan kabupaten/kota karena dalam Pasal 5 menyebutkan desa adat berkedudukan di wilayah Provinsi Bali.

“Kemarin dalam perda disebutkan kata ‘wajib’ kemudian diusulkan untuk diubah menjadi kata ‘dapat’, alasannya karena kalau pemerintah daerah tidak boleh mewajibkan pemerintah pusat. Kan tidak pas itu,” terang Parta usai rapat kerja dengan eksekutif di Ruang Baleg Kantor DPRD Bali, Sabtu (27/4/2019).

Sehingga dengan perubahan itu, kedepan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota hanya dapat membantu desa adat, namun tidak diwajibkan, karena perda tidak bisa mewajibkan pusat maupun kabupaten/kota untuk memberi bantuan.

Baca: Siswi SD Diajak Rebahan di Bawah Pohon, 3 Pelajar SMP Lalu Lakukan Ini Secara Bergiliran

Baca: Bhuta Kala Plastik Karya Baru Made Bayak Dilukis di Atas Kresek

Koreksi Kedua adalah terkait dengan hak desa adat berskala lokal, khususnya mengelola perkebunan, mengelola pertanian, mengelola peternakan dan mengelola kelistrikan.

“Oleh pusat itu diminta untuk dihapus karena dianggap tumpang tindih dengan urusan yang ada di desa dinas,” kata dia.

Parta menilai koreksi tersebut kurang tepat karena sebelumnya desa adat sudah melakukan pengelolaan pertanian dan peternakan, seperti contohnya di salah satu desa adat di daerah Kintamani.

Untuk itu pihaknya akan coba menjelaskan ke pusat kalau selama ini sudah ada desa adat seperti itu, yang mengelola peternakan dan perkebunan.

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved