Sudah Terselesaikan 80 Persen, Seluruh Tanah di Bali Ditargetkan Bersertifikat Tahun 2019 Ini

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali menargetkan tahun 2019 semua bidang tanah yang ada di Bali memiliki sertifikat

Sudah Terselesaikan 80 Persen, Seluruh Tanah di Bali Ditargetkan Bersertifikat Tahun 2019 Ini
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Suasana pembukaan rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria Provinsi Bali, di Prime Plaza Hotel Denpasar, Senin (29/4/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR–Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali menargetkan tahun 2019 semua bidang tanah yang ada di Bali memiliki bukti kepemilikan (sertifikat) yang sah. 

Sekretaris Daerah Provinsi Bali sekaligus Ketua gugus tugas reformasi agraria Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan para pegawai di Kantor BPN Bali sedang melakukan pendataan dan menyelesaikan proses pensertifikatan tanah di Bali.

Dewa Indra menambahkan, dalam berbagai kesempatan saat Presiden Jokowi  hadir di Bali juga telah menyerahkan ribuan sertifikat kepada masyrakat.

 
“Targetnya 2019 semua bidang tanah di Bali sudah memiliki bukti kepemilikan yang sah. Dan itu sangat penting sekali karena dengan kepemilikan yang sah itu maka  konflik-konflik pertanahan yang dapat menimbulkan dampak serius bisa kita minimalisir sampai titik yang terendah,” kata Dewa Indra dalam Pembukaan Rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria Provinsi Bali, di Prime Plaza Hotel Denpasar, Senin (29/4/2019).

Baca: Reforma Agraria di Bali Tercepat di Nasional, Kemen ATR/BPN Berikan Apresiasi

Baca: Dikabarkan Tak Lolos ke DPR, Begini Jawaban Santai Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko

 
Di samping itu, lanjut dia, Provinsi Bali akan menjadi provinsi pertama yang seluruh tanahnya bersertifikat dari target yang dicanangkan pada tahun 2024 untuk tanah-tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Ia menegaskan, pelaksanaan reforma agraria bukan hanya sekadar bagi-bagi lahan.

Namun lebih menekankan pada rasa keadilan, agar aset tanah bisa benar-benar bernilai guna bagi kesejahteraan masyarakat.

Sambungnya, reforma agraria adalah janji republik yang dinyatakan dalam sila kelima yakni keadilan sosial. 

 
“Untuk itu saya yakinkan di Bali semua kabupaten/kota untuk mendukung program ini secara penuh," ucapnya.

 
Sementara itu Kepala Kanwil Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi Bali, Rudi Rubijaya menambahkan  tahun 2019 ini ditargetkan pensertifikatan se-Provinsi Bali sebanyak 140 ribu bidang tanah dapat terselesaikan, dan posisi saat ini Bali sudah berada pada angka diatas 80 persen.

“Kegiatan pensertifikatan kita lakukan dengan memberikan kemudahan akses bagi penerima sertifikat yang sah,” ujarnya.

Baca: Perebut Tanah Milik Disabilitas di Tampaksiring Gianyar Divonis 2,5 Tahun, Pengacara Ungkap Ini

Baca: Perokok Pemula di Klungkung Capai 36%, Jadi Kabupaten dengan Nilai Kepatuhan KTR Paling Baik di Bali

Ia merasa optimistis Bali bisa menjadi provinsi pertama se-Indonesia yang  bisa 100 persen tanahnya bersertifikat karena Bali merupakan pulau kecil dan wilayahnya tidak terlalu luas.

Dirjen Penataan Agraria Kementrian Agraria M. Ikhsan Saleh mengatakan reforma agraria telah mendapat spirit baru di era pemerintahan Jokowi-JK, termasuk dukungan kerangka hukum yang jelas dengan terbitnya Perpres 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

 
"Baru bisa diwujudkan di pemerintahan sekarang karena sejak dulu banyak sekali kepentingan. Ini program strategis untuk mencegah konflik dan saya lihat juga semangat gotong royong dan kebersamaan di Bali masih sangat kuat, ini mendukung sekali. Momentum ini perlu dimanfaatkan dengan baik sehingga ke depan bisa mencapai 100 %," ujar Ikhsan. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved