Bupati Klungkung Wacanakan Alihkan Dana Hibah jadi BKK, Apa Perbedaannya?

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta mencetuskan wacana mengalihkan hibah, menjadi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke desa-desa.

Hal ini terkait dengan beberapa pernasalahan dana hibah, yang kerap terjadi di Klungkung.

Suwirta pun berharap, hal ini agar segera bisa dibahas di legislatif.

"Terkait rencana ke depan, hibah yang akan kita alihkan ke BKK agar segera dibahas teman-teman legislatif. Apakah sepakat, atau tetap namanya hibah," ujar Suwirta, Rabu (1/5/2019).

Baca: 90 Persen PPDB Gunakan Jalur Zonasi, Karangasem Kekurangan Daya Tampung 250 Kursi

Baca: Sering Begadang Nonton Televisi, Makelar Tanah Diciduk Polisi, Dia Ambil Barang di Tiang Listrik

Baca: Resah Sejak 2010, Pembuang Sampah Medis di Desa Abang Belum Terungkap, 3 Orang Korban, 1 Tewas

Baca: Kolektor Keris I Komang Sudiarta Berhasil Bawa Pulang Puluhan Keris Pusaka dari Israel

Menurutnya dengan sistem BKK ini, semua perencanaan akan dimulai dari desa.

Usulan tidak lagi melalui kelompok masayarakat.

Namun usulan masuk ke desa, lalu desa meneruskannya ke pemerintah.

Sehingga, anggota DPRD tidak lagi repot untuk memasilitasi hibah masyarakat.

"Kami ingin berikan tanggung jawab ke desa. Mana yang perencanaan baik, dan pantas didanai akan kami bantu," jelasnya.

Selain itu, dengan dana BKK ini, ada tanggungjawab dari desa untuk pengawasan penggunaan anggaran.

Sumitra berharap, pengalihan dana hibah ke BKK ini bisa direalisasikan tahun 2021 mendatang.

Sehingga pihaknya sangat berharap, legislatif bisa membahasa hal ini dan sependapat dengan eksekutif untuk penerapannya.

Sementara Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru belum berani berkomentar banyak terkait hal ini.

"Saya tidak berani berkomentar banyak dulu. Anggota dewan ada 30, dan kita harus persamakan persepsi dulu tekait hal ini," ujar Wayan Baru. (*)