Ini 3 Poin Permasalahan Ketenagakerjaan di Bali

FSMP mengatakan masih banyak permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di wilayah Provinsi Bali.

Ini 3 Poin Permasalahan Ketenagakerjaan di Bali
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Koordinator Gerakan Buruh Bali Bersatu sekaligus sekretaris regional Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana saat berorasi di depan Kantor Gubernur Bali, Rabu (1/5/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Koordinator Gerakan Buruh Bali Bersatu sekaligus sekretaris regional Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana dalam orasinya menyampaikan masih banyak permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di wilayah Provinsi Bali.

“Kami sebagai salah satu organisasi buruh di Pulau Bali merasakan keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi ketenagakerjaan di Bali saat ini. Masih banyak terjadi praktek-praktek pelanggaran terhadap asas umum ketenagakerjaan yang berlaku,” kata Dewa Rai saat berorasi di depan Kantor Gubernur Bali memperingati Hari Buruh Internasional, Rabu (1/5/2019).

Ia pun menjelaskan satu per satu permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Bali, terutama pekerja di sektor pariwisata karena perekonomian Bali sangat tergantung dari sektor tersebut.

Pertama, para pekerja yang bekerja pada sektor pariwisata di Bali saat ini, mereka diperlakukan sebagai buruh murahan karena status pekerjaan mereka saat ini masih banyak yang hanya dijadikan sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda saat menemui massa aksi buruh di depan Kantor Gubernur Bali, Rabu (1/5/2019).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda saat menemui massa aksi buruh di depan Kantor Gubernur Bali, Rabu (1/5/2019). (Tribun Bali/Wema Satyadinata)

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang PKWT, khususnya pasal 59 menyebutkan bahwa PKWT atau pekerja kontrak diberikan hanya untuk jenis pekerjaan tertentu dan selesai dalam waktu tertentu.

“Tapi apa yang terjadi, banyak pekerja yang statusnya hanya sebagai pekerja kontrak. Pengusaha seolah-olah memiliki tafsir dan persepsi yang berbeda terhadap pasal 59 itu,” ujar dia.

Kenapa hal itu bisa terjadi?

Baca: Miliki 4 Paket Sabu-sabu, Karyawan Showroom Mobil Bekas Diadili

Baca: Bupati Klungkung Wacanakan Alihkan Dana Hibah jadi BKK, Apa Perbedaannya?

Ia mengatakan karena Provinsi Bali hanya memiliki 25 orang pengawas sehingga tidak mungkin jumlah pengawas yang sangat terbatas itu mampu melakukan pengawasan secara optimal.

“Itulah yang akhirnya menimbulkan banyak pelanggaran-pelanggaran di perusahaan-perusahaan yang ada di Bali. Keterbatasan jumlah pengawas menjadi salah satu celah terhadap pelanggaran yang terjadi khususnya pekerja di sektor pariwisata,” terangnya.

Menurutnya, hotel, vila, restoran tidak dibangun untuk waktu tertentu, tidak dibuat untuk periode tertentu.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved