Hari Pendidikan Nasional 2019

Koster Programkan Bali Wajib Belajar 12 Tahun, Target Tuntas Empat Tahun Kedepan

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan pendidikan merupakan bagian dari upaya untuk membangun Sumber Daya Manusia berkualitad

Koster Programkan Bali Wajib Belajar 12 Tahun, Target Tuntas Empat Tahun Kedepan
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Upacara Hardiknas - Suasana upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2019 di Lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, Kamis (2/5/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan pendidikan merupakan bagian dari upaya untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki daya saing

Khusus di Bali sedang dirancang untuk membangun SDM unggul, yaitu SDM yang berkualitas, profesional, berintegritas dan berdaya saing.

Untuk itu, lanjut Koster, program yang sedang dilaksanakan Pemprov Bali adalah terus memantapkan program wajib belajar 12 tahun.

Pihaknya menargetkan empat tahun kedepan program wajib belajar 12 tahun harus sudah tuntas di Bali, karena menurutnya ada beberapa hal yang masih harus ditangani. 

Baca: Pencak Silat Bali Latih Tanding Lawan Jawa Timur, Ajang Evaluasi dan Asah Kemampuan

Baca: Petani Kesusahan Jual Beras Impari, Biaya Tanam Rp 12 Juta tapi Ditawar Hanya Rp 6 Juta saat Panen

Berdasarkan data BPS rata-rata lama sekolah siswa di Provinsi Bali adalah 8,65 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali adalah 74,77.

“Saya kira empat tahun (program wajib belajar 12 tahun) bisa tercapai,” kata Koster usai menjadi inspektur dalam Peringatan Hardiknas 2019 di Lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, Kamis (2/5/2019).

Untuk itu tahapan awal yang dikerjakan adalah dengan membangun sekolah baru, dan penambahan ruang belajar baru untuk menampung lulusan SMP yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK/Sederajat.

Terkait dengan persoalan PPDB, ia mengungkapkan sedang dirancang Peraturan Gubernur (Pergub) terkait PPDB untuk meminimalisasi kisruh yang terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya.

Disisi lain, diharapkan sekolah swasta juga menjadi pilihan siswa karena saat ini kecenderungan siswa berlomba-lomba ke sekolah negeri.

Baca: Kabar Terbaru Kondisi Cedera Melvin Platje Jelang Laga Kontra Persija, Apa Kata Melvin?

Baca: Promo Good Night and Suite Dreams dari Swiss-Belhotel International, Nikmati Berbagai Keuntungan Ini

“Maka kedepan sekolah swasta akan kami kembangkan fasilitasnya supaya memenuhi standar pelayanan yang baik,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa mengatakan, perda program belajar 12 tahun sedang diproses sehingga memiliki dasar hukum dari sisi penganggaran.

Menurutnya, kenapa masih ada siswa lulusan SMP yang tidak melanjutkan sekolah, yaitu karena terkendala biaya.

“Maka inilah yang perlu dibantu dengan beasiswa miskin. Beasiswa miskin akan kita anggarkan di tahun 2020,” imbuhnya.

Selain itu yang menjadi penyebab mereka tidak melanjutkan adalah karena faktor tuntutan hidup, pendapatan orangtua yang terbatas, serta anak yang diharuskan bekerja membantu orangtua. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved