Tak Bawa Surat Kuasa, Sidang Perdana Sengketa Informasi Walhi Bali dengan Gubernur Terpaksa Ditunda

Sidang perdana sengketa informasi antara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dengan Gubernur Bali Wayan Koster harus ditunda.

Tak Bawa Surat Kuasa, Sidang Perdana Sengketa Informasi Walhi Bali dengan Gubernur Terpaksa Ditunda
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Suasana persidangan sengketa informasi antara Walhi Bali dengan Gubernur Bali di Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali, Jumat (3/5/2019) 

Untung Pratama juga menambahkan, apabila Gubernur Bali sejak awal memenuhi permohonan informasi publik WALHI Bali, maka tidak perlu ada sengketa informasi tersebut.

Namun faktanya justru saat WALHI Bali meminta salinan surat yang dia kirimkan kepada Presiden Jokowi, Gubernur Bali justru tidak mau memberikan surat tersebut dengan alasan surat tersebut merupakan surat yang bersifat internal, ketat dan terbatas, serta apabila surat tersebut dibuka maka mempengaruhi proses negosiasi lebih lanjut.

“Surat tersebut sudah jelas masuk dalam kategori informasi publik. Apabila dari awal permohonan kami dipenuhi, kami tidak sengketakan”, tegasnya.

Atas kejadian tersebut, I Wayan Adi Sumiarta selaku tim hukum WALHI Bali sangat menyayangkan dan mempertanyakan sikap Gubernur Bali yang tidak serius untuk segera memenuhi tuntutan dari WALHI Bali.

Baca: Denpasar Komitmen Dukung Pemajuan Kota Pusaka, Lahirkan Tiga Butir Komitmen

Baca: Biaya Parkir Naik 100 Persen, Dishub Berlakukan Tarif Parkir Khusus

"Sangat disayangkan sidang hari ini harus ditunda karena perwakilan Gubernur Bali tidak membawa surat kuasa atau surat tugas ke persidangan, padahal apabila Gubernur Bali serius mau membuka surat tersebut sudah seharusnya pihak yang diminta mewakili dirinya datang ke persidangan diberikan surat kuasa atau surat tugas agar sidang dapat berjalan," kata dia.

"Kalau seperti ini tentu kami mempertanyakan keseriusan Gubernur Bali untuk segera memenuhi tuntutan dari Walhi Bali agar memberikan salinan surat yang telah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo," jelasnya.

Dirinya juga kembali mengingatkan Gubernur Bali Wayan Koster agar konsisten terhadap ucapannya untuk memberikan salinan surat usulan revisi Perpres Nomor 51 Tahun 2014 yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo.

“Gubernur Bali telah membuka surat tersebut ke publik. Sekarang seharusnya Gubernur Bali jangan mempersulit proses penyelesaian sengketa informasi dengan kesalahan-kesalahan sepele seperti ini," tegasnya. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved