Piagam PKB Tak Berlaku Pada PPDB SMA, Bagaimana dengan PPDB SMP di Denpasar? Simak Penjelasannya

Piagam PKB Tak Berlaku Pada PPDB SMA, Bagaimana dengan PPDB SMP di Denpasar? Simak Penjelasannya

Piagam PKB Tak Berlaku Pada PPDB SMA, Bagaimana dengan PPDB SMP di Denpasar? Simak Penjelasannya
Tribun Sumsel
Ilustrasi PPDB. Piagam PKB Tak Berlaku Pada PPDB SMA, Bagaimana dengan PPDB SMP di Denpasar? Simak Penjelasannya 

Gunawan mematok, pada minggu ketiga bulan Mei 2019 ini, petunjuk teknis ini sudah rampung.

"Saat ini kami sedang menyusun petunjuk teknis. Nanti setelah draf dibuat barulah sosialisasi. Kami targetkan minggu ketiga Mei sudah selesai, karena proses verifikasi awal Juni," kata Gunawan saat dikonfirmasi, Minggu (5/5/2019) siang.

Baca: KK Luar Denpasar, SD di Denpasar, Apakah Bisa Daftar SMP Negeri di Denpasar?

Baca: ATM Refill Air Minum, 20 Instansi Sudah Pesan, Gede Oka: Kalau Haus Kita Butuh Air, Bukan Botol Kan?

Sosialisasi terkait PPDB ini nantinya akan dilaksanakan ke kades/lurah se-Denpasar selain juga ke sekolah.

Pihaknya juga akan melakukan koordinasi ke DPRD Denpasar.

Hal ini dilaksanakan untuk menggali masukan sehingga petunjuk teknis ini bisa difinalkan.

Menurut Gunawan, pelaksanaan PPDB 2019 ini tak akan lama, apalagi pihaknya telah menerapkan sistem PPDB online yang sudah dilaksanakan mulai tahun 2012.

"Pendaftaran yang jelas mulai awal Juni tahapan verifikasi data, pendaftaran, pengumuman, selesai sudah. Tidak lama, paling seminggu waktunya," katanya.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 ada tiga jalur yakni jalur zonasi minimal 90 persen, kuota jalur prestasi maksimal 5 persen dan perpindahan orangtua maksimal 5 persen.

Baca: Puasa Dijadikan Momentum untuk Menguruskan Badan, Ahli Gizi Ini Sebut Tidak Baik dan Tidak Sehat

Baca: Berikut Tersangka Bandar dan Kurir Narkoba yang Tertangkap Sat Resnarkoba Polresta Denpasar

Dari 90 persen ini sudah termasuk peserta didik kurang mampu, pendidik kurang mampu berprestasi, dan penyandang disabilitas.

Gunawan mengatakan, untuk Permendikbud terbaru ini juga tidak mengatur tentang siswa di wilayah perbatasan antar kabupaten kota.

Halaman
123
Penulis: Putu Supartika
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved