Piagam PKB Tak Berlaku Pada PPDB SMA, Bagaimana dengan PPDB SMP di Denpasar? Simak Penjelasannya

Piagam PKB Tak Berlaku Pada PPDB SMA, Bagaimana dengan PPDB SMP di Denpasar? Simak Penjelasannya

Piagam PKB Tak Berlaku Pada PPDB SMA, Bagaimana dengan PPDB SMP di Denpasar? Simak Penjelasannya
Tribun Sumsel
Ilustrasi PPDB. Piagam PKB Tak Berlaku Pada PPDB SMA, Bagaimana dengan PPDB SMP di Denpasar? Simak Penjelasannya 

Sebelumnya hal itu masih diatur dan ada kemungkinan siswa di perbatasan dari suatu kabupaten besekolah ke kabupaten lain.

Untuk menyiasati hal itu, pihaknya akan menambahkan persyaratannya dengan domisili.

"Untuk yang di perbatasan, kami begini saja, Permendikbud basisnya kan Kartu Keluarga, berarti kalau sekolah di Denpasar berarti KK-nya di Denpasar. Nah sekarang persoalan termasuk di perbatasan bisa saja anak itu sekolah di Denpasar. Kalau sudah sekolah di Denpasar walaupun KK luar Denpasar, kita ganti persayaratannya dengan domisili," kata Gunawan.

Domisili tersebut artinya boleh berlaku di Denpasar apabila anak atau siswa tersebut sebelum mencari SMP sekolahnya sudah di Denpasar yang dibuktikan dengan keterangan nilai ujian sekolahnya tersebut.

Baca: Polresta Denpasar Pamerkan Bandar Narkoba Saat CFD di Renon, Sebut Peredaran Narkoba Mulai Berkurang

Baca: Butuh Waktu 15 Menit, Ini Makna Lagu Band Bali The Nine yang Dirilis Malam Minggu Kemarin

"Kalau begitu kami bolehkan pakai keterangan domisili walaupun KK luar Denpasar maupun luar Bali juga boleh, yang penting anaknya sudah sekolah di Denpasar," katanya.

Untuk tiga jalur PPDB tersebut, kuota siswa di SMP negeri di Denpasar sebanyak 3900an.

Tribun Bali juga mengonfirmasi terkait keberadaan situs https://denpasar.demo.siap- ppdb.com yang berbentuk demo dan mengatasnamakan situs PPDB Online Kota Denpasar.

Dalam situs tersebut tersedia informasi terkait jumlah kuota siswa untuk masing-masing jalur PPDB tahun 2019.

Gunawan mengatakan situs yang masih berupa demo tersebut adalah hoax.

"Itu hoax. Kami belum ada mem-web-kan, itu mungkin tahun lalu yang di-web-kan oleh entah siapa. Disdikpora secara resmi belum mengeluarkan juknis. Nanti juknis itu selesai dalam bentuk perwali. Jadinya setelah perwali baru bisa lengkap saya berbicara," katanya. (*)

Penulis: Putu Supartika
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved