Akademisi Unud Kritik Sejumlah Perda Pertanian Tak Jalan

Akademisi yang juga Dekan Fakultas Pertanian Universitas Udayana mempertanyakan beberapa peraturan daerah (perda) Provinsi Bali di bidang pertanian

Akademisi Unud Kritik Sejumlah Perda Pertanian Tak Jalan
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Akademisi yang juga Dekan Fakultas Pertanian Universitas Udayana (Unud) Prof Dr Ir I Nyoman Rai, MS saat ditemui di Laboratorium Agronomi Fakultas Pertanian Unud, Selasa (7/5/2019) pagi. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Akademisi yang juga Dekan Fakultas Pertanian Universitas Udayana (Unud) Prof Dr Ir I Nyoman Rai, MS mempertanyakan beberapa peraturan daerah (perda) Provinsi Bali di bidang pertanian yang sampai saat ini tak berjalan dengan baik.

Perda tersebut diantaranya Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Buah Lokal dan Perda Nomor 9 tahun 2012 tentang Subak.

Menurutnya, dua Perda yang telah disahkan oleh Pemprov Bali ini sampai sekarang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Perda tentang Perlindungan Buah Lokal misalnya, Prof Rai mengaku dirinya diminta untuk menyiapkan naskah akademik ketika perda tersebut baru diajukan, termasuk juga mengawal sendiri hingga perda itu selesai.

Namun Prof Rai menilai, pada kenyataannya sekarang tidak ada para pelaku pariwisata yang betul-betul menerapkan perda tersebut.

"Kan itu seperti taring atau gigi yang tidak pernah digunakan untuk mengigit, gitu kan. Perdanya ada tapi nggak jalan," katanya saat ditemui di Laboratorium Agronomi Fakultas Pertanian Unud, Selasa (7/5/2019) pagi.

Baca: Yabes Tanuri : Stadion Dipta Indah Berkat Indaco

Baca: Teco Fokus Latihan Individual Pemain Jelang Lawan Persebaya Surabaya

"Ketika tidak ada yang menerapkan, ada sanksinya tidak yang ditegakkan oleh pemerintah provinsi? Kita membuat perda ini perda itu, dan lain sebagainya, tapi nanti tidak jalan gitu, menghabiskan dana saja. Tapi akhirnya tidak implementatif," imbuhnya.

Padahal Perda tentang Perlindungan Buah Lokal itu sudah ditetapkan pada tahun 2013 atau sudah sejak enam tahun lalu.

Dalam perjalanannya pun tidak ada semacam evaluasi dari pihak eksekutif maupun legislatif.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved