Breaking News:

Tilep Dana Santunan Kematian Pemkab Jembrana, Divonis 4 Tahun Astawa dan Artawan Kompak Menerima

Kelian Dinas Banjar Munduk Ranti, I Gede Astawa dan kelian Dinas Banjar Sari Kuning Tulungangung, I Dewa Ketut Artawan akhirnya menjalani sidang

Istimewa
Ilustrasi sidang 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR  - Kelian Dinas Banjar Munduk Ranti, I Gede Astawa (48) dan kelian Dinas Banjar Sari Kuning Tulungangung, I Dewa Ketut Artawan (53) akhirnya menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (8/5/2019).

Dalam sidang yang digelar secara terpisah, terdakwa Astawan dan Artawan diganjar pidana penjara masing-masing empat tahun.

Keduanya dinyatakan terbukti bersalah menilep dana santunan kematian Pemkab Jembrana tahun 2015.

Atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim, para terdakwa melalui tim penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum (PBH) Peradi Denpasar menyatakan menerima.

"Kami menerima Yang Mulia," ucap Desi Purnani selaku anggota penasihat hukum kepada majelis hakim.

Senada, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ketut Lili juga menyatakan menerima.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan enam bulan dibadingkan tuntutan yang diajukan tim jaksa.

Baca: Sapi Tak Layak Potong Lolos dari Pengawasan, Balai Karantina Gilimanuk Ogak Disebut Kecolongan

Baca: Periode Januari-April 2019 Tercatat 7,2 Juta Penumpang Keluar & Masuk Bali Lewat Bandara Ngurah Rai

Sebelumnya tim jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan.

Hanya yang membedakan dari tuntutan keduanya adalah pidana pengganti terkait pembayaran uang kerugian negara.

Dari masing-masing surat putusan majelis hakim menyatakan, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan primair.

Para terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

"Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Gede Astawa dengan pidana penjara selama empat tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan membayar denda Rp 200 juta, subsidair satu bulan kurungan," tegas Hakim Ketua Wayan Sukanila.

Selain itu, Astawa yang menjabat sebagai Kelian Dinas Banjar Munduk Ranti sejak tahun 2003 sampai tahun 2014 juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 32.700.000.

Baca: BPPA Nilai Kompensasi Tanah yang Diminta Pemilik Lahan Eks Sari Club Terlalu Tinggi

Baca: Heri Dihadiahi Timah Panas karena Berusaha Kabur, Komplotan Curat 8 TKP Diringkus Polresta Denpasar

Uang pengganti itu dibayarkan dalam tenggang waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bedanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka terdakwa dipidana penjara selama tiga bulan," imbuh Hakim Ketua Wayan Sukanila.

Vonis pidana penjara dan hukuman denda yang sama juga dikenakan kepada terdakwa Artawan.

Hanya saja beban uang pengganti yang harus dibayarkan Artawan lebih besar, yakni Rp 70.400.000.

Apabila ia tidak membayar uang pengganti, maka harta bedanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Jika tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka dipidana penjara selama enam bulan.

Namun sebelum pada pokok putusan, majelis hakim terlebih dahulu mengurai hal memberatkan dan meringankan sebagai pertimbangan.

Hal memberatkan, bahwa kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tidak pidana korupsi.

Para terdakwa tidak melakukan upaya pengembalian kerugian uang negara yang timbul secara optimal.

Baca: Kuota Jalur Zonasi PPDB 2019 90 Persen, Pahami Prosedurnya untuk Tingkat SMP Sesuai Permendikbud

Baca: Bali Terbaik Dalam Kesiapsiagaan Bencana, BPBD Libatkan Hotel Melalui Sertifikasi Siaga Bencana

"Hal meringankan, terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum," papar Hakim Ketua Wayan Sukanila.

Diketahui dalam surat dakwaan jaksa dibeberkan, bergulirnya kasus korupsi santunan kematian fiktif pada Dinas Kessosnakertrans Jembrana tahun 2015, melibatkan terpidana empat tahun, Indah Suryaningsih (berkas terpisah).

Indah adalah pegawai seksi rehabilitasi kesejahteraan sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Jembrana.

Dalam perkara ini juga melibatkan sejumlah kelian banjar di beberapa desa di Jembrana.

Saat kasus ini terjadi terpidana Indah bertugas sebagai Verifikator Dinas Kessosnakertrans Kabupaten Jembrana.

Total anggaran santunan kematian dalam DPPA SKPD Dinkesosnakertrans tahun 2015 sebesar Rp 3.762.357.500 atau Rp 1,5 juta per warga yang meninggal.

Dari santunan yang telah direalisasikan sebanyak 2.387 penerima senilai Rp 3,580 miliar, dan ada 301 berkas yang direkayasa dan diduplikasi untuk diajukan ulang.

Baca: Dugaan Kasus Korupsi Kuitansi Fiktif Yayasan Ma’aruf Belum Disidangkan, Begini Kata Kejaksaan

Selain itu ditemukan 242 pemohon senilai Rp 363 juta santunan yang diajukan dengan dokumen fiktif, dan 59 pemohon senilai Rp 88,5 juta diajukan dengan dokumen duplikasi yang diajukan oleh ketiga beberapa tersangka bersama sejumlah saksi lainnya.

Peranan terdakwa Indah menerima pembagian lebih besar, antara Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta dari santunan fiktif yang dicairkan tanpa proses verifikasi.

Dari hasil audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP Perwakilan Bali ditemukan kerugian negara Rp 451.500.000.

Terungkap, khusus untuk terpidana Indah memperoleh Rp 283.100.000 sedangkan terdakwa Artawan Rp 70.400.000, dan terdakwa Astawa Rp 32.700.000 juta. (*)

Penulis: Putu Candra
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved