Sepanjang 2018 BBPOM Denpasar Tangani 13 Kasus Peredaran Obat & Kosmetik Terlarang

2018 lalu ada sebanyak 13 perkara yang ditangani terkait dengan peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan

Sepanjang 2018 BBPOM Denpasar Tangani 13 Kasus Peredaran Obat & Kosmetik Terlarang
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar I Gusti Ayu Adhi Aryapatni (tengah) sebelum melakukan pemusnahan terhadap produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) di halaman kantornya, Kamis (9/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar I Gusti Ayu Adhi Aryapatni menyebutkan, pada 2018 lalu ada sebanyak 13 perkara yang ditangani terkait dengan peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

Sementara pada 2019 hingga bulan Mei ini, sudah ada 5 perkara yang terdiri dua perkara kosmetik, dua obat tradisional dan satu perkara obat.

"Yang tahun ini masih dalam proses, kalau yang tahun lalu sudah vonis beberapa," kata Aryapatni usai melakukan pemusnahan terhadap produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) di halaman kantornya, Kamis (9/5/2019).

Meski sudah ada yang mencapai tahap vonis, Aryapatni mengaku kecewa dengan hasilnya karena hukuman kepada pelaku hanya mencapai hitungan bulan, bahkan ada juga yang hanya divonis hukuman percobaan.

Baca: Penutupan 800 Situs Penjual Kosmetik Berbahaya Tidak Efektif, Ini Kata BBPOM Denpasar

Baca: AA Ayu Witari Tak Menyangka Lolos Jadi Anggota DPRD, Kesehariannya Jualan Jus di Rumah

Padahal tuntutannya itu sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2019 tentang Kesehatan pasal 196 sampai 198 yang mencapai 15 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar.

Dijelaskan, meski ada penindakan seperti ini tak lantas mengurangi niat para oknum untuk menjual kosmetik berbahaya.

Aryapatni menilai, oknum penjual kosmetik terlarang ini masih banyak karena masih ada demand atau permintaan dari masyarakat.

"Jadidemand-nya itu enggak ada (atau) masyarakat nggak mau beli, pasti mereka enggak akan mengadakan. Jadi ada supply ada demand," jelasnya.

Baca: Tetap Semangat Latihan Meski Jalani Puasa Ramadan, Ini Persiapan Hamdi Jelang Laga Kontra Persebaya

Baca: 5 Fitur WhatsApp Ini Jarang Diketahui dan Digunakan, Padahal Bermanfaat Bagi Pengguna

Oleh karena itu, pihaknya tak hanya melakukan pembinaan dan pengawasan ke pelaku usaha, melainkan juga ke masyarakat.

Berbagai program strategis juga dilakukan oleh BBPOM Denpasar dalam menggerakkan masyarakat dengan melakukan edukasi pemberdayaan dan pengawasan.

"Jadi itu terus-menerus pengawasan dan edukasi pemberdayaan masyarakat," kata dia

Pihaknya juga mengajak asosiasi-asosiasi terkait dengan melibatkan pramuka dan juga gerakan keamanan pangan desa.

"Jadi banyak strategi sudah kita lakukan, namun yang terpenting adalah masyarakatnya ini dibuat cerdas sehingga ikut melakukan pengawasan, paling tidak dirinya sendiri bisa terlindungi," kata Aryapatni. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved