Kadek Diana Cabut Laporan Polisi, Hari Ini Mediasi dengan Dewa Rai di Sekretariat PDIP Bali

Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali Kadek Diana mencabut laporannya terhadap Dewa Nyoman Rai di Polda Bali, Kamis (16/5) sore.

Kadek Diana Cabut Laporan Polisi, Hari Ini Mediasi dengan Dewa Rai di Sekretariat PDIP Bali
TRIBUN BALI/BUSRAH ARDANS
Kadek Diana bersama Kuasa Hukumnya menunjukkan surat pencabutan laporan di Mapolda Bali, Kamis (16/5/2019), sore tadi. 

Seperti pernah diwartakan, agenda Sidang Paripuna DPRD Bali, Selasa (15/5), berubah menjadi kericuhan.

Penyulutnya, anggota Fraksi PDIP Bali, Dewa Nyoman Rai, tiba-tiba memukul Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Kadek Diana.

Dua kali Dewa Rai memberi Kadek Diana bogem mentah hingga pelipisnya berdarah dan dilarikan ke Rumah Sakit Bali Mandara. Diana kemudian melaporkan kasus pemukulan ini ke Polda Bali.

Dari penuturan seorang anggota DPRD Bali, kasus pemukulan sesama anggota Fraksi PDIP ini terjadi sesaat sebelum dimulainya sidang yang akan membahas pendapat Gubernur mengenai Raperda tentang Sistem Pertanian Organik dan Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Ketika itu, sekitar pukul 09.30 Wita, Kadek Diana bersama sejumlah anggota dewan sedang berbincang ringan di pintu utama Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali.

Beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dari Pemprov Bali juga tampak mengobrol sambil menunggu dimulainya Rapat Paripurna DPRD.

Di tengah-tengah situasi tenang tersebut, Dewa Nyoman Rai yang baru saja datang di lokasi, langsung menghampiri Kadek Diana.

Sejurus berselang, Dewa Rai yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali langsung memukul Kadek Diana pada bagian wajah. Pelipis kiri Kadek Diana terluka dan mengeluarkan darah segar.

"Itu terjadi sebelum dilakukan sidang, pas lagi absen, Pak Dewa Rai waktu itu menyapa saya, tapi tumben dia ngajak salaman saya pakai tangan kiri, tangan kanannya ditaruh di saku. Lalu dia langsung loncat begitu lihat Pak Kadek Diana, langsung terjadi kejadian (pemukulan) itu," ujar anggota dewan yang meminta namanya tak ditulis. 

Keluarkan Enam Instruksi

Kemenangan PDIP dalam Pemilu Serentak 2019 seakan tercoreng ulah oknum kadernya yang terlibat cekcok hingga berujung pemukulan.

Untuk menjaga citra partai, pimpinan PDIP mengeluarkan instruksi kepada para seluruh kader baik yang duduk di eksekutif maupun legislatif.

DPD PDIP Bali mengeluarkan Intruksi yang tertuang dalam Surat Nomor 544/IN/DPD-02/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 yang ditandatangani Ketua DPD I PDIP Bali Wayan Koster dan Sekretaris I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa PDIP berhasil meraih perolehan suara maksimal baik pada Pilpres yang mengusung Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) dengan perolehan suara 91,6 persen di Bali.

Sementara untuk Pileg, PDIP Bali mampu meraih 6 kursi DPR RI, 33 kursi DPRD Provinsi, dan 177 DPRD Kabupaten/kota se-Bali.

Dalam surat yang berisi enam poin, PDIP Bali mengeluarkan intruksi kepada seluruh kader yang duduk di lembaga eksekutif maupun legislatif.

Adapun instruksi PDIP Bali antara lain, pertama, anggota, kader, dan petugas partai agar menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Bali.

Kedua, harus dan patut menjaga, menghormati, dan mensyukuri kepercayaan serta pilihan masyarakat tersebut dengan senantiasa berpikir baik, berbicara yang baik serta melakukan tindakan dan perbuatan yang baik pula.

Ketiga, anggota, kader, dan struktur partai wajib menjaga kepercayaan rakyat dan menjaga nama baik dan kehormatan partai.

Keempat, dilarang melakukan tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada partai, melakukan kegiatan yang merugikan nama baik partai dan kepentingan partai, melakukan dan/atau menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi terhadap kader partai maupun masyarakat umum, melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan AD/RT Partai, dan peraturan partai.

Kelima, sesama anggota, kader, dan petugas partai agar saling menghormati dan menjaga persaudaraan sebagai bagian dari keluarga besar partai. Apabila terjadi persoalan agar diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat serta tidak saling lapor kepada aparat penegak hukum.

Keenam, anggota, kader dan petugas partai yang melakukan kegiatan dan tindakan bertentangan dengan AD/ART partai serta tidak melaksanakan instruksi Ketua Umum dan DPD Partai, maka DPD akan melaporkan kepada DPP untukdiberikan sanksi pemecatan. Bagi petugas partai yang di legislatif, sanksi pemecatan akan ditindaklanjuti dengan Pergantian Antar Waktu (PAW).

Sekretaris DPD PDIP Bali,  Gusti Ngurah Jayanegara membenarkan adanya surat instruksi itu. Gung Jaya, sapaan akrab Jayanegara menyebut instruksi itu untuk menjaga marwah partai yang kini  menjadi pemenang Pemilu.

"Tentu tidak boleh mengecewakan dukungan rakyat itu,"  paparnya. (*) 

Penulis: Busrah Ardans
Editor: Ady Sucipto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved