Minggu Depan Pemprov Bali Terjunkan Satpol PP Guna Evaluasi Perjalanan Tiga Pergub

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tengah mengevaluasi tiga regulasi berupa Peraturan Gubernur (Pergub) yang dikeluarkan akhir Desember 2018 lalu

Minggu Depan Pemprov Bali Terjunkan Satpol PP Guna Evaluasi Perjalanan Tiga Pergub
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Darmadi saat memimpin rapat evaluasi Pergub di kantor setempat, Senin (20/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tengah mengevaluasi tiga regulasi berupa Peraturan Gubernur (Pergub) yang dikeluarkan akhir Desember 2018 lalu.

Ketiga Pergub itu diantaranya Pergub Nomor 79 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali; Pergub Nomor 80 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Peringatan Bulan Bahasa Bali; dan juga Pergub Nomor 79 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Sekretaris Daerah (Sekda) Dewa Made Indra mengatakan, ketiga Pergub ini sudah lama di-launching dan sudah dilakukan sosialisasi secara terus menerus melalui berbagai media.

Sosialisasi dilakukan agar berbagai instansi, organisasi dan badan usaha serta masyarakat mempunyai waktu untuk menyiapkan pelaksanaan Pergub tersebut.

Ditemui usai melaksanakan rapat evaluasi mengenai ketiga Pergub tersebut di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, Sekda Dewa Indra mengatakan pihaknya mendapatkan laporan bahwa masih banyak instansi yang belum melaksanakan ketiga regulasi tersebut.

Padahal menurutnya, untuk implementasi dari Pergub tersebut sebenarnya tidaklah sulit.

Baca: Pegadaian, Garuda, PTPN III & Taspen Kerja Sama Komersial Penerbangan Jakarta-Denpasar

Baca: Belum Ada Solusi Bagi Siswa Tak Tertampung Sekolah Negeri, Disdik Tawarkan Dua Alternatif Ini

"Pergub tentang Busana Adat Bali, ya tinggal pakai saja. Semua orang juga sudah punya," kata Dewa Indra.

Hanya saja, jelasnya, dalam Pergub itu ada sebuah pengecualian untuk beberapa institusi vertikal yang dikecualikan seperti Polri, TNI, kejaksaan, Basarnas, BPBD dan rumah sakit bagi tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas.

"Nah, terhadap hal begitu kan sudah diakomodasi dalam Peraturan Gubernur. Jadi itu sesuatu yang tidak dipaksakan," jelas eks Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali itu.

Halaman
123
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved