Pengguna KBL Bakal Dapat Insentif, Pemprov Bali Siapkan Konsep Perda Kendaraan Bermotor Listrik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kini mulai menyiapkan peraturan daerah (Perda) tentang kendaraan bermotor listrik (KBL)

Pengguna KBL Bakal Dapat Insentif, Pemprov Bali Siapkan Konsep Perda Kendaraan Bermotor Listrik
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Diskusi - Suasana diskusi persiapan penyusunan Raperda Kendaraan Bermotor Listrik di Aula Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Senin (20/5/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kini mulai menyiapkan peraturan daerah (Perda) tentang kendaraan bermotor listrik (KBL).

Anggota Kelompok Ahli Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Transportasi, Prof Putu Alit Suthanaya menyebut berbagai hal akan diatur dalam Perda tersebut nantinya.

Yang akan diatur kemudian dalam Perda antara lain mengenai jenis kendaraan, lokasi operasionalnya sesuai KwH kendaraan, terkait penanganan limbah baterainya, hak dan kewajiban masyarakat, serta peraturan peralihan yang mengatur mengenai kendaraan listrik yang sudah beroperasi sebelumnya di Bali.

“Berdasarkan hasil diskusi disesuaikan dengan kontennya lebih cocok menjadi Peraturan Daerah (Perda) karena mengatur tentang hak dan kewajiban, aspek kelembagaan, aspek hukum pidana sehingga lebih cocok kita susun menjadi Perda,” kata Prof Alit usai diskusi persiapan penyusunan Raperda KBL di Aula Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Senin (20/5/2019).

Baca: Dipergoki di Kamar Hotel, Wanita Muda ini Ngaku Pria ini Suaminya, Tak Disangka ini Faktanya

Baca: Kerja Perumda Pasar Mangu Giri Sedana Dipertanyakan, Usai Lebaran Dewan Akan Panggil Jajaran Direksi

Ia melanjutkan, salah satu yang diatur dalam Perda KBL adalah pemberian insentif kepada pengguna, pengusaha dan industri kendaraan listrik.

Mereka selanjutnya diberikan insentif berupa kemudahan-kemudahan untuk percepatan implementasi kendaraan listrik di Bali.

“Misalnya seseorang memiliki kendaraan bermotor listrik, kemudian di rumahnya akan memasang instalasi, kemudian PLN dapat memberikan tarif listrik yang lebih rendah kepada pengguna motor listrik. Itulah antara lain bentuk insentifnya. Bentuk insentif lainnya (untuk pengusaha dan industri) dapat berupa pengurangan pajak,” terang Prof Alit. 

Direncanakan, mengenai Industri yang akan dibangun di Bali bukanlah industri produksi, melainkan industri assembling (perakitan, red).

Baca: Persiapan Pande Putu Gina Menghadapi Porsenijar Bali 2019, Target Emas Untuk Denpasar!

Baca: Senator Anning yang Dilempari Telur Oleh Remaja Australia Kalah dalam Pemilu 2019

“Tentu ini akan di-review lagi, disesuaikan dengan RTRW yang ada. Lahannya kan saat ini belum ada, namun akan dimunculkan dulu aturannya seperti apa. Nanti ketika seandainya dibutuhkan tentu disana ada persyaratan-persyaratan perizinan yang mengatur lebih lanjut,” paparnya.

Ia menambahkan, terkait charging kendaraan listrik tersebut, pihak PLN sudah siap membangun stasiun charging di beberapa titik di wilayah Bali.

Lokasi-lokasi yang diizinkan selanjutnya akan diatur dalam Perda.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved