Santha Sepakat Kendaraan Listrik Diberi Insentif Pajak, Dorong Penggunaan Kendaraan Ramah Lingkungan

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali I Made Santha menyatakan sepakat jika kendaraan bermotor listrik diberikan insentif pajak.

Santha Sepakat Kendaraan Listrik Diberi Insentif Pajak, Dorong Penggunaan Kendaraan Ramah Lingkungan
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Tim Pansus DPRD Bali kembali melanjutkan pembahasan revisi ke-3 atas Perda nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah bersama pihak eksekutif. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR-Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali I Made Santha menyatakan sepakat jika kendaraan bermotor listrik diberikan insentif pajak.

Hal itu disampaikannya saat rapat dengan pansus raperda tentang pajak daerah DPRD Bali, di Ruang Banmus DPRD Bali, Selasa (21/5/2019).

Santha mengungkapkan kondisi saat ini, Pemprov Bali sedang membahas tentang kendaraan listrik.

“Rancangan pergub atau perdanya sedang didesain di Dinas Perhubungan dan diharapkan segera diundangkan,” kata dia.

Menurutnya langkah pemberian insentif diambil dengan alasan supaya ada perbedaan pajak kendaraan berbahan bakar minyak atau fosil dengan kendaraan listrik, sehingga pengguna termotivasi untuk menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. 

Mengenai besarannya, sambung dia, akan dibicarakan lebih lanjut dengan tim pansus.

Baca: Terkait People Power, Kapolresta Denpasar Katakan Bali Aman

Baca: Pria ini yang Tendang Bupati Suwirta dari Grup WA Gerindra, Bongkar Hubungan Prabowo dan Suwirta

Terkait penurunan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor jika kendaraan listrik diberi insentif menurutnya pasti ada. 

“Tapi besarannya belum kita lihat. Seberapa orang menggunakan, berapa subsidinya kan belum dibicarakan. Kemungkinan-kemungkinan itu pasti ada,” imbuhnya.

Namun di sisi lain, dampak kendaraan listrik jika beroperasi di Bali adalah Bali sebagai daerah tujuan wisata tentu lingkungan dan udaranya akan menjadi lebih bersih, karena gas buang kendaraan listrik berbeda.

Dalam revisi ke-3 Perda nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah, Santha menjelaskan terdapat 8 materi pokok yang akan dilakukan revisi.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved