IPW Minta Pihak yang Menggemakan People Power Harus Tanggung Jawab Karena Jakarta Kini Rusuh

Sejak tengah malam, massa demonstran sudah memprovokasi aparat dengan lemparan batu. Semula aparat menyikapinya dengan sabar.

IPW Minta Pihak yang Menggemakan People Power Harus Tanggung Jawab Karena Jakarta Kini Rusuh
KOMPAS.com/ TATANG GURITNO
Polisi membubarkan ratusan massa yang masih berunjuk rasa didepan kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). Menurut pantauan Kompas.com dilokasi, ratusan massa mulai dibubarkan karena merusak pagar besi yang diletakkan kepolisian di depan kantor Bawaslu RI pada pukul 22.15 sambil menyanyikan lagu Pak polisi tugasmu mengayomi, berulang kali. 

TRIBUN-BALI.COM - Dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta, Rabu (22/5/2019) dini hari, pihak-pihak yang mengkampanyekan people power harus dimintai pertanggungJawabannya oleh Polri.

HAL itu dikatakan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menanggapi perkembangan situasi terkini di Ibu Kota.

"Kami mendesak Polda Metro Jaya segera bertindak cepat meminta pertanggungjawaban para tokoh yang mengkampanyekan people power dan mengusut sejauh mana kaitan dan keterlibatan mereka dalam kerusuhan Rabu dinihari tersebut," kata Neta, Rabu (22/5/2019).

 Menurut Neta, kerusuhan itu sendiri berawal dari aksi demo para pendukung Capres 02 yang anarkis di sekitar gedung Bawaslu.

Sejak tengah malam, massa demonstran sudah memprovokasi aparat dengan lemparan batu. Semula aparat menyikapinya dengan sabar.

Tapi ketika massa melempari dengan kembang api dan bom molotov barulah aparat bertindak tegas menghalau massa dengan tembakan gas air mata.

"Namun massa makin brutal dan anarkis hingga meresahkan warga sekitar," katanya.

Kerusuhan Rabu dinihari itu kata Neta membuat ibukota Jakarta menjadi sangat mencekam.

"Apalagi aksi anarkis meluas ke kawasan Petamburan dimana sejumlah mobil dibakar orang tak dikenal," kat diA.

Untuk itu IPW tambah Neta mengimbau Polri bertindak cepat dan tegas untuk segera meminta pertanggung jawaban sejumlah tokoh yang sempat memprovokasi adanya people power.

Halaman
12
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved