Persatuan Perangkat Desa Mengadu ke Gubernur Koster, Minta Pengakuan dan Penghargaan Purna Tugas

Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Bali melakukan audiensi dengan Gubernur Bali Wayan Koster

Persatuan Perangkat Desa Mengadu ke Gubernur Koster, Minta Pengakuan dan Penghargaan Purna Tugas
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali
Gubernur Bali Wayan Koster bersama dengan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Bali di Ruang Tamu Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (21/5/2019). 

Persatuan Perangkat Desa Mengadu ke Gubernur Koster, Minta Pengakuan dan Penghargaan Purna Tugas

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Bali melakukan audiensi dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Ruang Tamu Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (21/5/2019).

Dalam pertemuan itu, Ketua PPDI Bali I Wayan Mawa menyampaikan berbagai aspirasi dan meminta secara khusus kesediaan Gubernur Koster untuk duduk sebagai pembina PPDI Bali.

Adapun aspirasi menonjol yang disampaikan Ketua PPDI Bali, yakni terkait soal status dan kesejahteraan para perangkat desa.

Menurutnya, meski persoalan usia perangkat desa telah mendapat kejelasan dalam aturan yang baru, namun para perangkat desa tetap berharap memperoleh pengakuan dan penghargaan purna tugas.

Baca: ISWM RSUP Sanglah Sediakan 550 Paket Buka Puasa & Sahur Gratis Selama Ramadan

Baca: Ngaku Anggota Ormas & Modus Ajak Jalan-jalan, Dedy Wahyu Setubuhi Korbannya di Sanur

Menjawab aspirasi tersebut, Gubernur Koster mengatakan perangkat desa memang sepatutnya perlu mendapatkan kejelasan status.

“Nanti kita cari nama yang tidak bertentangan dengan undang-undang,” kata Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ini

Gubernur Koster langsung meminta Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Bali agar segera menggelar pertemuan khusus dengan para perangkat desa guna mencari solusi terhadap berbagai aspirasi mereka.

Selanjutnya Gubernur Koster mengatakan saat ini pihaknya masih fokus melakukan pembenahan ke dalam.

Baca: Aksi 22 Mei 2019, Pemerintah Resmi Batasi Akses Media Sosial, Ini Sebabnya

Baca: Resep Kolak Talas Nangka, Enak untuk Berbuka Puasa

Namun ke depan sesuai dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana mewujudkan Bali Era Baru, ia berkomitmen memperhatikan kesejahteraan para perangkat desa di Bali.

“Supaya semua perangkat desa seragam aturannya di Bali,” kata eks anggota Komisi X DPR RI itu.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali yang juga mantan Kepala DPMD Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana yang hadir mendampingi Gubernur Bali mengatakan, pemerintah pusat dibawah pemerintahan Presiden RI Joko Widodo sudah memberikan perhatian yang besar terhadap perangkat desa.

Oleh karena itu, ia berharap para perangkat desa mempelajari peraturan yang mengatur seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Nomor 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.(*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved