Sponsored Content

Kejar BU yang Belum Daftar, BPJS Kesehatan Klungkung Kembali Kerjasama dengan Kejari Gianyar

Masih adanya Badan Usaha (BU) yang masih belum terdaftar ke program JKN-KIS juga menjadi salah satu alasan.

Kejar BU yang Belum Daftar, BPJS Kesehatan Klungkung Kembali Kerjasama dengan Kejari Gianyar
Istimewa
Kejar BU yang Belum Daftar, BPJS Kesehatan Klungkung Kembali Kerjasama dengan Kejari Gianyar 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - BPJS Kesehatan Cabang Klungkung kembali bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Gianyar pada tahun 2019 untuk melanjutkan tugasnya menegakkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengamanatkan seluruh penduduk Indonesia terproteksi kesehatannya melalui program JKN-KIS.

Masih adanya Badan Usaha (BU) yang masih belum terdaftar ke program JKN-KIS juga menjadi salah satu alasan.

Endang Triana Simanjuntak selaku kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung saat kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan tahap 1 di Kabupaten Gianyar (22/05/2019) yang bertempat di Kantor Kejaksaan negeri Gianyar menyampaikan bahwa kerjasama  tahun sebelumnya   telah habis masa berlakunya tepat pada 23 Mei 2019.

Kerjasama ini merupakan kerjasama struktural yang merupakan turunan dari Kejaksaan Agung dengan BPJS Kesehatan pusat terkait Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. 

Jika dievaluasi pada tahun sebelumnya kerjasama yang telah terlaksana dengan baik melalui beberapa kegiatan bersama telah memberikan hasil positif bagi program JKN-KIS khususnya di Kabupaten Gianyar.

"Kerjasama yang telah terjalin sebelumnya sangat baik dengan Kejaksaan Negeri Gianyar dan sangat efektif, terbukti dengan peningkatan pendaftaran BU baik melalui sosialisasi bersama hingga penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK)," ungkap Endang yang sekaligus menjadi sekretaris dalam forum koordinasi tersebut.

Namun pertumbuhan BU yang dinamis dan masih banyak yang belum terdaftar JKN-KIS yang lebih didominasi oleh BU skala mikro membuat BPJS Kesehatan tetap membutuhkan kerjasama dari kejaksaan untuk dapat menindak BU yang nantinya tidak mau mendaftarkan diri ke program JKN-KIS.

Sementara itu Kepala Kejaksaan negeri Gianyar, Agung Mardiwibowo, SH. sekaligus ketua forum koordinasi menyampaikan bahwa kejaksaan siap melaksanakan tugasnya dalam program JKN-KIS ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebab menurutnya memang masih banyak permasalahan ketidakpatuhan BU bahkan kepesertaan lainnya yang memang merugikan program JKN-KIS dan menjadi salah satu pemicu defisit BPJS Kesehatan.

"Kan sudah diatur dalam Undang-Undang terkait kewajiban pendaftaran JKN-KIS. Terakhir inpres no. 8 tahun 2017 yang mewajibkan pendaftaran oleh Pemkab, namun memang saat ini masih banyak yang masa bodo dan tidak menghiraukan, jika di bidang kepidanaan itu bisa disebut maling, nah inilah menjadi tugas kita bersama untuk menegakkan kepatuhan tersebut, kami di kejaksaan siap sebagai pengacara negara menyukseskan program JKN-KIS ini," tegas Agung.

Saat ini forum koordinasi kabupaten Gianyar dan kerjasama yang terjalin akan fokus untuk mempercepat Univerasal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Gianyar.

Agung menginginkan semua anggota forum yang terdiri dari Kejaksaan Negeri, BPJS Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta Pengawas Ketenagakerjaan bekerja semaksimal mungkin sesuai tupoksinya untuk melakukan langkah preventif bahkan represif apabila diperlukan bagi BU atau peserta lainnya yang belum mau mendaftarkan diri.

Hingga saat ini jumlah BU yang telah terdaftar di Kabupaten Gianyar adalah sebanyak 1.292 BU sementara secara total jumlah kepesertaan di Gianyar adalah 480.352 dari jumlah penduduk atau 96.04%.

Khusus pendaftaran BU, forum koordinasi sepakat untuk memaksimalkan implementasi Online Single Submission (OSS) yang saat ini merupakan wadah mempercepat proses pendaftaran dan berimbas terhadap ijin operasional kepada BU. 

Editor: Alfonsius Alfianus Nggubhu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved