Satpol PP Ancam Tutup Operasi di Wilayah Badung, 21 Toko Diberi Waktu 21 Hari Urus Izin

Terdata ada 21 toko modern berjaringan di wilayah Kuta Utara dan Mengwi tak memiliki izin operasi

Satpol PP Ancam Tutup Operasi di Wilayah Badung, 21 Toko Diberi Waktu 21 Hari Urus Izin
Satpol PP Badung
Satpol PP Badung, bersama dinas terkait saat menyisir ke sejumlah toko modern di Kuta Utara dan Mengwi, Rabu (22/5/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Terdata ada 21 toko modern berjaringan di wilayah Kuta Utara dan Mengwi tak memiliki izin operasi.

Satpol PP Badung memberikan waktu 21 hari kepada 21 toko modern ini untuk mengurus izin. Jika tak dilengkapi, terancam ditutup operasinya.

Petugas gabungan pada Rabu (22/5/2019) menggelar razia izin operational toko modern di sejumlah tempat.

“Ini menindaklanjuti perintah bapak bupati untuk menertibkan toko modern, dan hari ini (kemarin) kami bersama tim sudah melakukan sidak dengan sasaran Kuta Utara dan Mengwi,” ungkap Kepala Satpol PP Badung, IGAK Suryanegara.

“Pada sidak hari ini (kemarin) kami berhasil menemukan 21 toko modern yang tidak mengantongi izin,” jelasnya

Puluhan toko itu, terdiri dari 9 toko modern di Kuta Utara dan 12 di Mengwi. Semua toko yang terjaring diberikan surat peringatan hingga pemasangan stiker.

Dalam stiker tertulis “Perhatian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Ini Tidak Mememiliki Izin. Bila Dalam 21 Hari Tidak Mengurus/Memproses Izin Akan Dilakukan Penertiban”.

“Ada beberapa toko yang sudah mendapat SP1 (surat peringatan I) dan SP2 ini yang kami sasar terlebih dulu, karena kami mengantongi datanya dari Dinas Perdagangan,” ujarnya. Sayangnya, birokrat asal Denpasar ini enggan merinci keseluruhan toko modern yang tidak berizin di Badung. “Nanti saya cek dulu, nanti hari Selasa kami turun lagi melakukan penertiban,” ucapnya.

Jika dalam kurun waktu 21 hari yang diberikan tidak mengurus izin operasional, maka 21 toko modern  yang terjaring terancam ditutup.

“Sudah jelas kalau membangkang dan sampai batas waktu berakhir tidak mengurus izin, kami akan lakukan pemberhentian operasional,” paparnya.

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta mengitruksikan kepada jajarannya melakukan penertiban keberadaan toko modern yang marak hingga ke pelosok pedesaan.

Kondisi ini bisa mematikan warung-warung maupun pasar tradisional termasuk pelaku usaha kecil dan menengah yang banyak digeluti masyarakat lokal.

“Pemerintah ingin memutus mata rantai toko modern yang tidak berizin juga akan ditutup,” terangnya. (*) 

Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved