Sponsored Content

Tanggapan BPJS Kesehatan Terkait Penunggakan Pembayaran Klaim di BRSU Tabanan

BRSU Tabanan menyampaikan adanya keterlambatan pembayaran klaim pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan selama dua bulan.

Tanggapan BPJS Kesehatan Terkait Penunggakan Pembayaran Klaim di BRSU Tabanan
Istimewa
Kepala BPJS Kesehatan Denpasar Parasamya Dewi Cipta 

TRIBUN-BALI.COM - Diberitakan sebelumnya bahwa manajemen BRSU Tabanan menyampaikan adanya keterlambatan  pembayaran klaim pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan selama dua bulan dari Maret hingga April 2019 yang diungkap langsung oleh Direktur BRSU Tabanan I Nyoman Susila.

Menjawab itu semua, Kepala BPJS Kesehatan Denpasar Parasamya Dewi Cipta menerangkan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, BPJS Kesehatan wajib melakukan pembayaran kepada FKRTL berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling lambat 15 hari sejak dikeluarkannya berita acara kelengkapan berkas klaim atau 15 hari
sejak berkas klaim otomatis dinyatakan lengkap.

Apabila BPJS Kesehatan tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud, maka BPJS Kesehatan wajib membayar denda kepada FKRTL yaitu sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan.

BPJS Kesehatan comply dalam melaksanakan kewajiban pembayaran denda keterlambatan pembayaran.

Sebagai alternatif, demi menjaga kelancaran arus finansial fasilitas kesehatan mitra, BPJS Kesehatan menjalin sinergi dengan lembaga perbankan maupun non perbankan dalam hal untuk fasilitas pembiayaan program Supply Chain Financing (SPF).

Program SCF bagi mitra faskes BPJS Kesehatan merupakan program pembiayaan oleh Bank yang khusus diberikan kepada faskes mitra BPJS Kesehatan untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan melalui pengambilan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran

Selain membantu likuiditas faskes tetap terjaga, SCF juga diharapkan dapat mendorong faskes untuk tetap memberikan pelayanan seoptimal mungkin kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Hal ini merupakan peluang bagi lembaga perbankan untuk memberikan fasilitas pembiayaan modal kerja berupa talangan tagihan kepada pihak faskes selaku mitra BPJS Kesehatan,” Jelas Parasamya dalam rilis yang diterima Tribun Bali.

Bank mitra baik nasional, daerah, maupun swasta telah ikut mendukung keberlangsungan program JKN-KIS dengan mekanisme SCF, selain itu ada pula sejumlah multifinance yang juga telah ikut andil melaksanakan mekanisme SCF.

Sebagai informasi, tagihan klaim rumah sakit yang lolos verifikasi dan sudah jatuh tempo, akan dibayar BPJS Kesehatan dengan mekanisme first in first out.

Terkait pembayaran klaim ke semua Rumah Sakit yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, saat ini sudah dapat dilihat melalui sistem aplikasi yang dapat diakses oleh publik melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id.

“Diharapkan agar Rumah Sakit tetap dapat mendukung program JKN-KIS yang merupakan program strategis nasional dengan tetap melayani peserta JKN KIS dengan baik,” pungkas Parasamya.(*)

Editor: Alfonsius Alfianus Nggubhu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved