Terkait Evaluasi Pelaksanaan PPDB SMA/SMK, Ombudsman Sebut Laporan Terbanyak dari Jalur Prestasi

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 akan dibuka akhir Bulan Juni mendatang.

Terkait Evaluasi Pelaksanaan PPDB SMA/SMK, Ombudsman Sebut Laporan Terbanyak dari Jalur Prestasi
Tribun Sumsel
Ilustrasi 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  tahun ajaran 2019/2020 akan dibuka akhir Bulan Juni mendatang.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti menekankan pelaksanaan PPDB 2019 harus sesuai  dengan Prosedur Operasional Standar (POS) PPDB, yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018.

“POS ini kalau sudah dijalankan dengan baik maka tidak terlalu ada penyimpangan,” kata Sri usai acara sosialisasi PPDB di Aula Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Kamis (23/5/2019).

Namun faktanya, berdasarkan evaluasi PPDB tahun lalu, ia melihat di tengah jalan masih saja ditemukan persoalan dalam proses PPDB.

Misalnya ada siswa yang tidak mendapat sekolah maka terjadi complain, yang menyebabkan adanya gelombang kedua.

“Karena itu makanya POS PPDB harus dilaksanakan secara konsisten,” tegasnya.

Baca: Bali Termasuk Daerah Rawan Terorisme dan Radikalisme, FKPT Gelar Rembug Bersama Aparatur Desa

Baca: Tanggapan BPJS Kesehatan Terkait Penunggakan Pembayaran Klaim di BRSU Tabanan

Permasalahan lainnya adalah masih adanya siswa yang tidak tertampung, maka dari itu pihaknya mengusulkan agar sebaiknya dibuatkan analisis terkait daya tampung dan jumlah sekolah.

“Jadi, kalau ada siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, maka harus ada pemetaan sekolah swasta yang memang daya tampungnya masih kurang atau sekolah negeri yang kekurangan siswa. Kemudian di sanalah mereka bisa didistribusikan,” usulnya.

Sri menyebut berdasarkan hasil evaluasi Ombudsman, laporan yang paling banyak muncul dalam PPDB tahun sebelumnya adalah terkait penyimpangan pada jalur prestasi karena ketidakjelasan dari sisi pembobotan sertifikat.

“Sekarang harus jelas, makanya harus ada legalisir dari penyelenggara atau pengirim. Sehingga jelas kalau ada indikasi sertifikat bodong, maka nanti mereka (pengirim atau penyelenggara) yang akan mempertanggungjawabkan,” terangnya.

Halaman
1234
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved