Klungkung Berhasil Pertahankan WTP dari BPK RI, Predikat yang Diterima Empat Kali Berturut-turut

Pemerintah Kabupaten Klungkung berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI keempat kalinya

Klungkung Berhasil Pertahankan WTP dari BPK RI, Predikat yang Diterima Empat Kali Berturut-turut
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Klungkung, I Nengah Mudiana ketika menerima LHP atas LKPD dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Sri Haryoso Suliyanto di Denpasar, Jumat (24/5/2019). Klungkung Berhasil Pertahankan WTP dari BPK RI, Predikat yang Diterima Empat Kali Berturut-turut 

Klungkung Berhasil Pertahankan WTP dari BPK RI, Predikat yang Diterima Empat Kali Berturut-turut

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Pemerintah Kabupaten Klungkung berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali untuk keempat kalinya.

Predikat ini diraih secara berturut-turut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menyampaikan predikat ini diraih tidak terlepas dari kerja keras tim seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung.

Predikat ini merupakan hasil dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan transparansi pengelolaan keuangan untuk mensejahterakan masyarakat.

Baca: Mukena Bali Pelangi Paling Laris Diburu Pemudik

Baca: THR PNS Sama Dengan Gaji Bulan April 2019, Sekda Bali Pastikan Cair Sebelum Lebaran

“Ini merupakan hasil kerja tim seluruh OPD yang dikoordinasi oleh Sekda. Tentu juga ini perjalanan panjang yang berproses selama satu tahun,” ujar Bupati Suwirta seusai menerima LHP atas LKPD dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Sri Haryoso Suliyanto di Denpasar, Jumat (24/5/2019).

Beberapa catatan yang diberikan oleh BPK akan segera ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Menurut Bupati, beberapa koreksi dan pembinaan-pembinaan tersebut akan dijadikan pembelajaran untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya.

“Beberapa catatan yang diberikan akan segera diselesaikan dan dijadikan pelajaran untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya,” jelas Bupati Suwirta.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Sri Haryoso Suliyanto menjelaskan LKPD tahun anggaran 2018 disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual.

Baca: Mayat Wayan Regog Ditemukan Istri Dalam Keadaan Membusuk, Ada Luka di Kepala Bagian Belakang

Baca: Ciptakan Cat Ramah Lingkungan untuk Kapal, Siswa SMA 3 Denpasar Raih Dua Penghargaan di Amerika

Jumlah laporan keuangan terdiri atas tujuh laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkannya kepada pemerintah kabupaten/kota terdiri dari tiga laporan, yakni Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

“BPK sesuai visi dan misinya senantiasa turut serta dalam peningkatan tata kelola keuangan yang baik melalui pemeriksaan keuangan,” ujar Kepala Perwakilan BPK Bali, Sri Haryoso Suliyanto.

Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Gedung BPK tersebut dihadiri bupati/wali kota se-Bali, ketua DPRD kabupaten/kota se-Bali, ketua komisi I DPRD Kabupaten Klungkung, I Nengah Mudiana, Sekda dan instansi terlait lainnya. (*)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved