Awasi Pengungsi Luar Negeri, Kepala Rudenim Denpasar Berkoordinasi dengan Kapolres Karangasem

Yang menjadi masalah adalah pengungsi yang tidak memiliki kartu refugee inilah yang perlu mendapat atensi khusus.

Awasi Pengungsi Luar Negeri, Kepala Rudenim Denpasar Berkoordinasi dengan Kapolres Karangasem
Istimewa/Rudenim Denpasar
Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar, Saroha Manullang (kedua dari kiri) bersama staf Rudenim mengunjungi Mapolres Karangasem, Bali, Kamis (23/5/2019). 

Awasi Pengungsi Luar Negeri, Kepala Rudenim Denpasar Berkoordinasi dengan Kapolres Karangasem

TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA – Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar, Saroha Manullang melaksanakan audiensi dan koordinasi dengan Kapolres Karangasem AKBP I Gusti Ngurah Agung Ade Panji Anom SIK MAP dan jajarannya, di Mapolres Karangasem, Bali, Kamis (23/5/2019).

Kepala Rudenim Denpasar menyebutkan, audiensi dan koordinasi ini digelar untuk penguatan tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi.

Dalam audiensinya, Kepala Rudenim Denpasar memaparkan tugas dan fungsi utama Rumah Detensi Imigrasi Denpasar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Dalam kesempatan itu, Karudenim Denpasar juga meyampaikan sehubungan dengan wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi Denpasar yang luas, mencakup 2 provinsi, yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sehingga sinergi antara Imigrasi dan Polri sangatlah dibutuhkan dalam penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

"Kabupaten Karangasem mendapat atensi khusus terdapatnya pelanggaran keimigrasian lantaran terdapatnya Pelabuhan Internasional Padang Bai. Pelabuhan ini menjadi jalur kedatangan orang asing ke Bali dengan jumlah yang cukup tinggi," kata Saroha.

Saroha mengatakan, para pengungsi mandiri dibagi menjadi dua bagian.

Pertama, pengungsi yang sudah terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah pengungsi yang memiliki kartu refugee.

Kedua, pengungsi mandiri, tapi tidak terdaftar dalam PBB dan tidak memiliki kartu refugee.

"Nah yang menjadi masalah adalah pengungsi yang tidak memiliki kartu refugee inilah yang perlu mendapat atensi khusus dari Rudenim Denpasar yang memerlukan adanya kolaborasi dengan TNI, Polri, Pemda, masyarakat serta stakeholder terkait. Mari kita awasi bersama. Jika teridentifikasi, silakan laporkan agar kemudian dapat dikonfirmasi oleh Rudenim agar dicek identitasnya, apakah pengungsi legal atau tidak.” ujar Karudenim Denpasar.

Dalam koordinasi tersebut, Kapolres Karangasem memberikan respon positif serta mendukung penuh kegiatan ini karena dapat menumbuhkan kerja sama dan komunikasi yang bersinergi dalam melaksanakan pengawasan, penanganan, dan penegakan hukum di Indonesia.

Kapolres juga menyebutkan kendalanya adalah kurangnya pemahaman dalam menganalisa dan mengidentifikasi siapa saja yang termasuk pengugsi berdasarkan kerangka hukum Perpres 125 tahun 2016

Audiensi dan koordinasi sini seperti ini, kata Kapolres, diperlukan sebagai ajang sosialisasi tentang perpres tersebut. (*)

Penulis: Kander Turnip
Editor: Kander Turnip
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved