Demografi Paralel dengan Adat dan Budaya, FKUB Usulkan Pendatang Lebih dari 20 Persen agar Diseleksi

Pancasila dan kebhinekaan wajib terlebih dahulu dipahami ketika seseorang berada di manapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Demografi Paralel dengan Adat dan Budaya, FKUB Usulkan Pendatang Lebih dari 20 Persen agar Diseleksi
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pancasila dan kebhinekaan wajib terlebih dahulu dipahami ketika seseorang berada di manapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi  Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia,  Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet (Ratu Aji) dalam acara simposium demografi dengan tema ‘Dampak Perubahan Struktur Penduduk Bali terhadap Tatanan Kehidupan Masyarakat Bali yang Dilandasi Nilai-Nilai Luhur Hindu Dharma’ di Wantilan Kantor DPRD Bali, Sabtu (25/5/2019).

 
Menurut Ratu Aji, Pancasila dan kebhinekaan merupakan bagian dari perjanjian bangsa sehingga negara wajib melindungi seluruh daerah-daerah dengan segenap tumpah darahnya.

Tumpah darah yang dimaksud termasuk budayanya, adatnya, suku bangsanya, bahasanya maupun agamanya supaya tetap menjadi tuan di daerah itu.

Baca: Ketut Bulat Tak Kuasa Tahan Tangis, Ucap Syukur Akhirnya Dapat Bantuan Rumah

Baca: Panen Perdana Padi M400 di Desa Padangbulia, Pemerintah Rancang Penanaman di Setiap Kecamatan

“Mengapa demikian? Karena Pancasila dan kebhinekaan bertujuan untuk melindungi agar Papua tetap Papua, Sulawesi tetap Sulawesi, Madura tetap Madura, Bali tetap sebagai Bali, Aceh sebagai Aceh. Jangan kemudian diubah misalnya Banyuwangi menjadi Bali atau Bali menjadi Jawa atau Aceh menjadi Jawa. Itu tidak boleh terjadi,” terangnya.

Selanjutnya, yang kemudian disepakati saat perjanjian kebhinekaan itu dibuat yakni bahwa yang bhineka itu adalah Indonesia.

Karena Indonesia terdiri dari Jong Papua, Jong Celebes, Jong Jawa, Jong Bali, Jong Madura, Jong Sulawesi, Jong Aceh dan sebagainya.

“Inilah yang disebutkan Indonesia itu bhineka, bukan Papuanya berbhineka, bukan Balinya, bukan Maduranya, bukan Sundanya, bukan Acehnya berbhineka. Namun karena kita dalam NKRI maka terjadi pembauran, dan harus saling menerima. Tetapi budaya, adat dan agama harus menjadi tuan di daerah masing-masing dan harus dipelihara negara,” paparnya.

Baca: Keluarga Korban Jembatan Jebol di Baturiti Dapat Santunan Rp 15 Juta

Baca: Mako Brimob Watumas di Purwokerto Ditembaki Orang Tak Dikenal, Warga Sebut Ada 5 Kali Tembakan

 
Ia menyebut demografi kependudukan paralel dengan adat dan kebudayaan.

Oleh karena itu negara harus mulai mengatur jumlah penduduk pendatang yang masuk ke daerah lain karena jangan sampai tatanan adat dan budaya daerah itu berubah akibat dominasi pendatang.

 
“Misalnya kalau orang Bali di Jawa ngomplek 100 ribu orang di sebuah kecamatan. Lalu adat  dan budaya di kecamatan itu pasti akan menjadi adat dan kebudayaan Bali, dan begitu juga sebaliknya. Jadi di manapun penduduknya dominan, maka pasti juga adat dan budayanya dominan,” ujarnya.

 
Pihaknya pun kemudian mengusulkan ke pemerintah dan sudah memasukkan dalam undang-undang tentang wawasan nusantara supaya setiap daerah yang pendatangnya lebih dari 20 persen maka daerah itu berhak melakukan seleksi.

Baca: Mbah Arjo Meninggal di Usia 193 Tahun, Semasa Hidup Sering Puasa, 6 Hal Ini Mungkin Belum Kamu Tahu

Baca: Setelah Pembatasan Akses Dicabut Siang Ini, Instagram, WhatsApp dan Facebook Mulai Normal

Sehingga ke depan diharapkan kebhinekaan Indonesia tetap terjaga dan daerah-daerah juga tetap eksis.

“Kalau sudah 20 persen pendatangnya, maka daerah itu sendiri berhak menyeleksi, misalnya yang diterima profesional, ASN, manager, tapi yang tidak punya pekerjaan tetap, jangan. Bukan Bali saja, Jakarta perlu, Surabaya perlu, Jawa perlu, silahkan saja asal jangan ngusir. Nah itu tidak boleh,” imbuhnya. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved