SIAP-SIAP! Pembukaan CPNS dan P3K 2019 Segera Dibuka, Ini Persyaratannya

Tak hanya itu, KemenpanRB juga meminta lembaga pemerintah pusat dan daerah mengusulkan kebutuhan formasi.

SIAP-SIAP! Pembukaan CPNS dan P3K 2019 Segera Dibuka, Ini Persyaratannya
Tribunnews  
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) memastikan informasi akan adanya rekrtumen CPNS dan PPPK tahun 2019. Surat pengadaan telah diterbitkan lembaga tersebut. 

SIAP-SIAP! Pembukaan CPNS dan P3K 2019 Segera Dibuka, Ini Persyaratannya

TRIBUN-BALI.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) memastikan informasi akan adanya rekrtumen CPNS dan PPPK tahun 2019.

Surat pengadaan telah diterbitkan lembaga tersebut.

Tak hanya itu, KemenpanRB juga meminta lembaga pemerintah pusat dan daerah mengusulkan kebutuhan formasi.

Kemenpan RB telah menerbitkan surat tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019 bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dilansir dari artikel menpan.go.id berjudul Menteri PARNB Terbitkan Surat Pengadaan ASN Tahun 2019.

Dalam surat Menteri PANRB tersebut, dijelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan formasi ASN untuk tahun ini.

Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019, usulan kebutuhan ASN tahun 2019 bagi pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar.

Adapun usulan untuk jabatan pelaksana harus berpedoman pada peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana, dan untuk Jabatan Fungsional diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, serta masih dimungkinkan untuk jenjang pemula.

Dalam menyampaikan usulan kebutuhan, untuk pemerintah daerah berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan memperhatikan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS, luas wilayah, serta melampirkan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji dan latihan dasar (latsar) bagi CPNS.

Untuk alokasi pegawai, pemerintah daerah mendapat 30 persen untuk CPNS, dan 70 persen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Halaman
1234
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved